Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Logo ABC

Bagaimana Nasib Pilot Susi Air yang Disandera di Papua Jika Tuntutan TPNPB Tak Dipenuhi?

Reporter

Editor

ABC

image-gnews
Iklan
Pesawat Susi Air dikenal dengan rute penerbangan perintis di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. (Foto: Antara)

Memasuki hari ketiga sejak insiden pembakaran pesawat Susi Air, pemerintah Indonesia mengatakan telah berkomunikasi dengan pemerintah Selandia Baru.

Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] meminta pemerintah Indonesia untuk jujur terkait status sandera pilot Philip Merthens, yang berkewarganegaraan Selandia Baru.

Baca Juga:

Selasa kemarin, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen M. Saleh Mustafa sudah mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air PK-BVY, Philip Mehrtens "dibawa oleh kelompok EK [Egianus Kogeya]".

Tapi sehari setelahnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan tidak ada orang yang disandera usai insiden di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

"Tidak ada [penyanderaan]," kata Sigit di Jakarta, Rabu (08/02).

Baca Juga:

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, organisasi yang mengklaim telah menyandera pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu, mengatakan informasi yang disampaikan TPNPB "tidak pernah membohongi publik."

"Maka kalau Kapolri dan Panglima [TNI] bilang begitu [tidak ada penyanderaan], mana buktinya?"

"Bagaimana jika kami bisa keluarkan foto dan video [keberadaan pilot di markas TPNPB]? Kami akan minta presiden mencopot Kapolri dan Panglima TNI karena mereka melakukan pembohongan publik."

TPNPB mengatakan tidak akan mengembalikan atau melepaskan pilot yang disandera "kecuali NKRI mengakui dan melepaskan kami dari negara kolonial Indonesia."

Selain itu, TPNPB juga meminta pemerintah Selandia Baru untuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah Indonesia agar kekerasan terhadap orang asli Papua dihentikan dan menegosiasikan kemerdekaan Papua.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukan ancaman eksekusi mati yang dipilih oleh TPNPB, meski mereka meminta pemerintah Indonesia juga tidak menganggap remeh situasi ini.

Jika tidak dipenuhi, menurut Sebby, Philip akan tinggal di markas TPNPB dan ikut berjuang sampai Papua merdeka.

"Kami tidak akan membunuh dia, tapi kami akan kasih tahu dia, 'tolong ajar kami membawa pesawat', kan dia guru [instruktur penerbang], bisa dimanfaatkan."

"Untuk memberi pengetahuan kepada kami bagaimana caranya membawa  pesawat, membawa helikopter, supaya kami bisa rebut helikopter punya tentara dan polisi," tutur Sebby.

Komunikasi antarnegara telah dilakukan

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah menolak berkomentar mengenai perdebatan penyanderaan pilot Susi Air.

Tapi ia mengatakan, "sudah ada komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Selandia Baru."

"Komunikasi sifatnya tertutup, mohon maaf," jawabnya saat ditanya mengenai agenda pembicaraan kedua negara.

Senada dengan Kemenlu RI, Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan telah "bekerja sama dengan badan-badan terkait di Selandia Baru dan Indonesia."

Perwakilan Kemenlu Selandia Baru juga menambahkan, "pihak keluarga pilot Philip Mehrtens meminta privasi dalam situasi yang menantang ini", serta "keselamatan Pilot Mehrtens adalah prioritas kami."

Iklan

Berita Selanjutnya

1 Januari 1970


Artikel Terkait

    Berita terkait tidak ada



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berita terkait tidak ada