Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka memiliki kapasitas logistik dan keamanan untuk mendukung misi kunjungan inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina. Namun diplomat Rusia justru memberlakukan persyaratan, dan mengatakan bahwa mengarahkan misi apa pun melalui ibu kota Ukraina itu terlalu berbahaya.
Bukan wewenang PBB untuk batalkan agenda IAEA
Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Senin (15/08), bahwa "Sekretariat PBB tidak memiliki wewenang untuk memblokir atau membatalkan kegiatan IAEA."
Dujarric menanggapi tuduhan Rusia yang mengatakan bahwa keamanan PBB telah memblokir kunjungan inspektur IAEA ke PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Fasilitas tersebut merupakan salah satu PLTN terbesar di Eropa, yang telah dikuasai Rusia sejak Maret setelah invasinya ke Ukraina pada 24 Februari silam.
Dujarric mengatakan bahwa "dalam kontak erat dengan IAEA, Sekretariat PBB telah menilai bahwa mereka memiliki kapasitas logistik dan keamanan di Ukraina untuk dapat mendukung misi IAEA ke PLTN Zaporizhzhia dari Kyiv," seperti yang dilansir oleh Reuters.
Namun Dujarric juga mengatakan bahwa misi ini memerlukan persetujuan dari Rusia dan Ukraina. Kedua negara itu telah mengatakan bahwa mereka ingin inspektur IAEA untuk berkunjung. Kepala IAEA Rafael Grossi pun mengatakan dia siap untuk memimpin misi tersebut dan meminta Rusia dan Ukraina untuk bekerja sama.
Moskow klaim tidak ada misi semacam itu
Sedangkan kantor berita di Moskow mengutip dari seorang diplomat senior Rusia, mengatakan bahwa tidak ada misi semacam itu yang dapat melewati Kyiv, ibu kota Ukraina, seperti yang diusulkan oleh PBB.
"Bayangkan apa artinya melewati Kyiv, artinya mereka sampai ke pembangkit nuklir melalui garis terdepan," ungkap wakil kepala departemen proliferasi nuklir dan pengendalian senjata kementerian luar negeri Rusia Igor Vishnevetsky, dikutip oleh kantor berita RIA.
"Ini merupakan risiko besar, mengingat angkatan bersenjata Ukraina tidak semuanya ‘dibuat' dengan cara yang sama," tambah Vishnevetsky.
Mengutip dari kantor berita Tass, Vishnevetsky mengatakan bahwa misi semacam itu tidak memiliki mandat untuk menangani "demiliterisasi" PLTN seperti yang diminta oleh Kyiv karena hanya dapat menangani "pemenuhan jaminan IAEA saja."
Sedangkan sebelumnya, pada hari Kamis (11/08), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan berakhirnya aktivitas militer di sekitar wilayahkompleks PLTN Zaporizhzhia, setelah Moskow dan Kyiv saling menyalahkan atas terjadinya penembakan di area tersebut.
Menurut PBB dan Rusia, Guterres telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari Senin (15/08) mengenai kondisi operasi yang aman dari Zaporizhzhia.
Sebelumnya, Rusia menggambarkan tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" dan justru menuduh militer Kyiv serta sebagian besar struktur politiknya, yang terlibat pada nasionalis dan "Nazi."
kp/vlz (Reuters)