TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini mengundang komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas sejumlah isu di sektor migas. Salah satu yang dirembuk adalah soal strategi untuk memberantas mafia sektor minyak dan gas yang menyebabkan harga tinggi.
Moeldoko menyebutkan, selama ini Presiden Jokowi selalu meminta urusan migas harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. "Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras, saya pikir jangan sampai ke Presiden lah. Kalau perlu 'menggigit', ya saya duluan yang menggigit," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Arahan Presiden Jokowi, kata Moeldoko, dalam konteks perbaikan sektor migas, salah satunya yakni penurunan harga gas industri yang harus dilakukan. Pemerintah memastikan bakal mengawal kebijakan Jokowi untuk menurunkan harga migas tersebut.
Sedikitnya ada dua hal yang dibahas Moeldoko bersama Ahok, yakni soal arahan Presiden untuk menurunkan harga gas industri, serta pengelolaan strategi di Pertamina. "Intinya bahwa semua kebijakan Presiden dalam konteks migas ini harus bisa berjalan sebaik-baiknya. Dan tidak ada sedikit pun yang bisa menghalangi," ujar Moeldoko.
Begitu juga soal penyesuaian harga gas untuk industri yang sangat diperlukan saat ini. Penurunan harga gas industri ini dinilai penting untuk mendorong daya saing Indonesia, baik dari produk yang dihasilkan, hingga menarik investor ke dalam negeri.
Sebelumnya, pada awal Desember tahun lalu, Presiden Jokowi sudah memanggil Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati kemarin membicarakan urusan yang berhubungan dengan impor minyak dan gas.
Salah satunya, ujar Jokowi, adalah agar para pejabat perusahaan energi pelat merah itu memberantas mafia migas. "Itu ke situ larinya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Secara khusus, Jokowi menginginkan Ahok dan Nicke menurunkan impor migas dan menggenjot lifting migas. Sehingga, ke depannya defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa diturunkan.
Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif sebelumnya mengingatkan Ahok soal mafia minyak dan gas bumi (migas). Menurut Syafii, persoalan mafia migas sudah mengakar sejak puluhan tahun lalu.
"Apabila persoalan tersebut tak diatasi, maka kondisi negara dalam negara tak bisa terbantahkan lagi. Petral sudah dibubarkan," kata dia di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Desember 2019. Bahkan, Presiden Jokowi pernah mengatakan kerugian negara yang diakibatkan oleh para mafia migas mencapai Rp 1 triliun per bulannya.
ANTARA
