Iklan
TEMPO Interaktif, Makassar:Sebanyak 55 tenaga medis gabungan berangkat ke Poso, Sulawesi Tengah, untuk menangani masalah-masalah kesehatan di wilayah yang sedang melakukan proses rekonsiliasi tersebut, Sabtu (5/1). Mereka direncanakan bertugas di Poso selama tiga bulan, sekaligus membawa sumbangan obat-obatan dan alat kesehatan senilai Rp 500 juta. Tim kesehatan gabungan itu berasal dari Departemen Kesehatan, TNI-Polri serta 15 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia. Tim terdiri 5 dokter spesialis, 10 dokter umum dan 40 paramedis dan perawat ditambah mahasiswa kedokteran. Ketua Crisis Center Sulawesi Prof Dr Idrus Paturusi menjelaskan tim kesehatan gabungan tidak hanya menangani masalah-masalah darurat, melainkan juga mengurusi kesehatan warga Poso termasuk pengungsi. Mereka ditempatkan di rumah-rumah dan puskesmas di beberapa daerah antara lain Poso dan Tentena. “Pokoknya mereka akan disebar ke wilayah-wilayah Poso sesuai kebutuhan,” ujarnya sesaat sebelum berangkat dari RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sementara situasi Poso sudah berangsur pulih. Ini berdasarkan pemantauan Makassar Declaration Watch (MDW), sebuah tim pemantau Poso yang dibentuk Aliansi Jurnalis Independen Makassar, aktivitas warga setempat sudah mulai berjalan normal. Pasar dan pertokoan mulai buka. Begitu pula aktivitas warga dan pemerintahan sudah berjalan normal. “Pegawai-pegawai pemerintah di Poso sudah masuk kantor dan menjalankan rutinitas kerja,” ujar Abdul Haerah, penanggung jawab MDW. Haerah juga mengungkap jalur darat trans-Sualwesi yang melalui Tentena dan Poso sudah bisa dilalui kembali. “Poin penting yang perlu dicatat, pihak Islam dan Kristen, yang di masa silam bertikai, kini memiliki semangat bersama untuk membangun Poso kembali,” ujarnya. MDW AJI Makassar melakukan pemantauan sejak 23 Desember lalu. Mereka merekomendasikan 5 butir himbauan berkaitan sosialisasi Deklarasi Malino. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kesepakatan itu lewat selebaran, pamflet dan pendirian stasiun radio. Kedua, mendesak realisasi pembentukan kelompok-kelompok kerja (pokja) untuk membantu sosialisasi yang sudah dilakukan kedua belah pihak. Ketiga, semua pihak diharapkan menjaga semangat perdamaian di Poso. Keempat, aparat harus memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak secara nyata. Kelima, pemerintah diminta mempersiapkan sarana pemukiman yang layak bagi pengungsi. (Muannas - Tempo News Room)
Iklan
