Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Tim Penggagas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi, Djafar Bajeber menegaskan, PPP Reformasi akan dideklarasikan bulan Januari 2002. "Pokoknya, sekitar Januari ini. Insya Allah," katanya seusai pertemuan terbuka yang dihadiri sebagian anggota tim inti penggagas, simpatisan PPP Reformasi, dan wartawan, Sabtu (5/1) malam di jalan Radio IV nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Djafar menambahkan, PPP Reformasi ini merupakan tuntutan dari kader-kader muda untuk meluruskan visi dan misi PPP yang telah diselewengkan. "Saat ini, banyak orang masuk partai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik," katanya. Selain itu, Djafar mengungkapkan, rencana pendeklarasian PPP Reformasi ini telah mendapat dukungan dari semua wilayah kecuali Kalimantan Barat. "Insya Allah, semuanya sudah siap. Bahkan, kalangan artis dan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menghubungi kami," katanya. Hal yang sama disampaikan salah seorang pendiri PPP yang juga mantan anggota MPR/DPR, Imran Kadir. Dia mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Umum PPP yang juga Wakil Presiden RI, Hamzah Haz, dalam pidatonya di Surabaya, telah menganggap enteng kelompok yang ingin membentuk PPP Reformasi. Imran juga menyebutkan bahwa visi dan misi PPP Reformasi adalah untuk kepentingan umat. Ia juga menerangkan, PPP Reformasi belum bisa memperkirakan kursi yang akan diperoleh dalam Pemilu mendatang. Mengenai segmen PPP, Imran mengungkapkan, "Itu bebas!" Rapat yang berlangsung sejak pukul 20:41 WIB dan berakhir sekitar pukul 21:25 WIB, rencananya akan membahas mengenai tanggal dan tempat deklarasi, logo dan gambar, struktur kepengurusan serta Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Seusai rapat, para peserta yang hadir segera meluncur ke rumah dai sejuta ummat, KH Zainuddin MZ guna membahas langkah-langkah lebih lanjut. "Tentunya agak terbatas, nggak bisa kita buka di sini," kata Djafar. Djafar menegaskan pidato Hamzah Haz telah mendorong pihaknya untuk segera mendeklarasikan berdirinya PPP Reformasi. "Saya sampaikan langsung kepada Pak Hamzah, kita menunggu pidato Pak Hamzah di Surabaya nanti, apakah DPP merespon tuntutan untuk kembali ke konstitusi," kata Djafar. Dia menambahkan, rencana untuk melaksanakan muktamar pada 2004 sudah merupakan pelanggaran. (Faisal-Tempo News Room)
Iklan
