Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sedikitnya 100 orang massa Partai Rakyat Demokrasi (PRD) dan Aliansi Anti Pencabutan Subsidi (A2PS) berunjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan tarif telepon di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (7/1) siang. Mereka mengancam akan menggulirkan aksi semacam ini secara besar-besaran pada 15 Januari nanti apabila pemerintah tidak memperhatikan tuntutan mereka. Dua kelompok demonstran ini, secara bersusulan tiba di tempat itu sejak pukul 11.00 WIB. A2PS tiba lebih dahulu dengan massa kurang lebih 20 orang, disusul 15 menit kemudian massa partai berlambang gerigi roda dan bintang yang berjumlah 80 orang. Mereka langsung menggelar spanduk maupun poster. Satu spanduk A2PS bertuliskan: “Tolak Kenaikan BBM. Subsidi Sengsarakan Rakyat.” Sementara itu PRD menggelar dua spanduk bernada sama, “Bukan Pemerintahan Megawati, Bukan IMF, Bukan Orde Baru, dan Bukan TNI. Tapi Pemerintahan Rakyat Miskin”. Hingga pukul 12.00 aksi itu masih berlangsung dan rencananya akan dilanjutkan ke Bundaran Hotel Indonesia (HI). Di depan Istana berkali-kali mereka meminta Pemerintahan Megawati memperhatikan rakyat kecil. Suasana aksi unjuk rasa cukup aman, aparat kepolisian yang menjaga hanya terlihat 15 orang dari Kepolisian Sektor Gambir. “Solusi kenaikan BBM perlu menurunkan gaji pejabat negara sesuai Upah Minimum Provinsi, hukum juga harus ditegakkan bagi para koruptor” ujar Agus Nugroho, Humas A2PS, sambil memegang corong megaphone, di depan kawan-kawannya. Aksi yang dinyatakannya sebagai aksi delegasi akan dilanjutkan dengan kampanye di terminal-terminal agar rakyat turun ke jalan. Pernyataaan Nugroho mendapat dukungan dari Sekjen KPP PRD (Komisi Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokrasi), Natalia Vcholastika dan Ketua Front Nasional Persatuan Buruh Indonesia (FNPBI), Dita Indah Sari, yang mengikuti aksi tersebut. Dita dalam orasinya mengatakan, kebijakan pemerintah bertentangan dengan kondisi masyarakatnya. “Kebijakan pemerintah lebih cenderung mengikuti IMF (International Monetary Fund-red). Karena itu, perlu digantikan oleh pemerintahan yang memihak rakyat,” ujar tokoh buruh asal Jawa Timur itu. Di tempat yang sama, Natalia, ikut menegaskan pernyataan sikap bahwa simbol slogan kerakyatan pemerintah hanyalah sebatas kedok semata. Kebijakannya cenderung menguntungkan para birokrat dan IMF. “Menko Perekonomian (Dorodjatun Koetjorojakti-red) adalah ‘mafia Berkeley’ yang cenderung kebijakannya memihak IMF,” ujarnya sambil menambahkan bahwa PRD menghendaki pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan rakyat yang dirincikan dalam 18 poin. Ke-18 poin tersebut antara lain kembalikan kesejahteraan rakyat, tolak sistem kerja kontrak, tolak privatisasi BUMN dan sektor publik lainnya, transformasikan teknologi dalam bentuk hibah tanpa syarat, tolak liberalisasi perdagangan dan penjualan aset-aset negara. Mereka juga menuntut mempekerjakan semua rakyat, termasuk persoalan pendidikan yang merata serta menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Perselihan Hubungan Industrial. (E. Karel Dewanto-Tempo News Room)
Iklan
