Pemerintah akan Hadapi DPR dan IMF Jika Tunda Kenaikan BBM

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan menghadapi masalah dengan DPR dan Dana Moneter Internasional (IMF) jika bahan bakar minyak tidak naik bulan ini. Anggito Abimanyu, staf ahli menteri keuangan, kepada wartawan di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (7/1) siang, mengatakan seharusnya harga sudah naik sejak Desember 2001. Sesuai kesepakatan dengan IMF, seperti yang tertuang dalam Letter of Intent IV dan Undang-undang (UU), pemerintah harus membuat kebijakan untuk kenaikan BBM sebesar 30 persen. “Menurut UU, Januari 2002 BBM harus naik 30 persen. APBN harus mentaati itu,” tandasnya. Ia mengatakan bahwa menurut UU, bahan bakar minyak mestinya sudah naik sejak Desember 2001. “Dari segi legal, kita sudah melanggar. Saya kira, itu tidak baik, karena tidak konsisten,” paparnya memberikan alasan. Sampai saat ini, pemerintah masih membahas soal kenaikan BBM termasuk komponennya dan dana kompensasi. Menteri Keuangan, Boediono, menekankan, dana kompensasi sudah harus siap begitu BBM naik. Begitu pula, apabila harga naik, maka operasi pasar khusus harus siap dengan harga gabah yang turun. “Supaya rakyat miskin bisa beli beras dengan harga Rp 800 sampai Rp 1000 per kilogram,” imbuh Anggito. (ebnu yufriadi-tempo news room)