Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan antara Pemerintah dan DPR tidak saling lempar tanggung jawab dalam menyikapi dampak kenaikan BBM, tarif listrik dan telepon. Sarannya agar DPR yang berinisiatif langkah penyelesaian, karena Dewan itu lebih tinggi wewenangnya dalam hal hak bujet. Filosofinya, apapun beban ke masyarakat harus mendapat persetujuan rakyat dan rakyat itu tercermin di DPR, kata dia kepada pers usai salat Jumat di Masjid Jami Al Mawardiyah, Pisangan Lama Jakarta Timur, Jumat (10/1). Pemerintah, lanjut Wapres, tidak bisa pro aktif karena berpegang pada UU APBN yang merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR. Revisi terhadap UU itu tidak dapat dilakukan sepihak sebelum ada perubahan dari dewan. Jadi DPR nya ya yang cepat. Undang pemerintah sekarang diajak bertukar pikiran. Saya kira tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan bersama-sama, kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini. Dalam kesempatan itu Hamzah juga menepis kemugkinan terjadinya penundaan kenaikan harga. Dijelaskannya, yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah menghilangkan dampaknya melalui dana kompensasi dan stimulus bagi pengusaha. Dengan demikian, lanjut Hamzah, kegiatan usaha tetap berjalan, tenaga kerja dapat tertampung, dan buruh mendapat kenaikan gaji. Akan tetapi, kenaikan harga itu sendiri telah menuai rekasi keras dari berbagai pihak temasuk kaum buruh. Beberapa hari belakangan buruh bersama elemen pengusaha pemuda dan mahasiswa aktif berunjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga yang telah dinaikkan awal tahun ini. Menanggapi komentar itu, Wapres bersikeras bahwa itu dimungkinkan apabila terjadi perubahan terhadap UU atau APBN. Dan lagi-lagi perubahan itu menurutnya dapat terjadi apabila terjadi pembicaraan di PR. Meski demikian Hamzah menolak anggapan bahwa DPR tiak responsif. Buktinya, kata dia, fraksi-fraksi di DPR sudah mulai melakukan pembicaraan hari ini. Dia juga mengungkapkan adanya rencana DPR mengundang pemerintah pekan depan. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)
Iklan
