Sinergi, Cara Bijak Urus Kereta Komuter

TEMPO Interaktif, Jakarta: Keputusan PT Kereta Api Indonesia yang segera mengurus sendiri manajemen pengelolaan kereta komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, mendapatkan respons beragam. tanggapan itu pada umumnya menilai langkah maju PT Kereta Api  perlu disertai beberapa catatan.

Menurut Sayogo Hendrosubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, PT Kereta Api harus bisa meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya. Terutama menjadi bagian dari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta. Ia  tidak mempermasalahkan keputusan itu. Asal bisa bersinergi dengan pola transportasi makro yang dibuat pemerintah Jakarta. "Jangan sampai tidak terkoordinasi,” pinta Sayogo.

Lebih baik,  Sayogo menambahkan, PT Kereta Api melakukan subsidi silang, seperti halnya  dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terhadap proyek bus jalur khusus. Dengan demikian, sinergi ini  akan meringankan beban para pengguna moda komuter yang beraktivitas di Jakarta.

PT Kereta Api Indonesia membentuk anak perusahaan yang dinamai PT Kereta Api Jabodetabek. Perusahaan ini resmi dibentuk berdasarkan  Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-653/ MBU/2008 pada  12 Agustus 2008. Perusahaan ini  mulai dioperasikan secara mandiri paling lambat enam bulan mendatang. "Sekarang masa transisi," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Ronny Wahyudi .

Selama masa transisi, pengoperasian masih dilakukan pengelola sebelumnya. Yang sekarang dikebut, yakni izin usaha dan izin operasi, merancang rencana bisnis serta menata pengalihan status karyawan.
Pendapat yang  senada dengan Sayogo datang dari Darmaningtyas, pakar transportasi asal Yogyakarta. “Kalau memang sudah menjadi keputusan pemerintah, silakan saja dijalani, namun alangkah baiknya bila  Pemerintah DKI Jakarta  dan PT Kereta Api  bersinergi,” katanya.

Pentingnya bekerja sama, kereta komuter beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, Jakarta sedang mengalami masalah kemacetan lalu lintas yang parah. akut.  Darmaningtyas berpesan, jangan sampai  PT Kereta Api hanya berkonsentrasi untuk memperbaiki jalur dari stasiun ke stasiun . "Jangan tak peduli dengan moda bus khusus  dari halte ke stasiun, misalnya,” latanya.

Menurut Darmaningtyas, jika PT Kereta Api  dan Pemerintah DKI Jakarta saling bersinergi tentu sangat menguntungkan  publik. “Setidaknya  mempermudah masyarakat mengajukan keluhan. Contohnya, bila kereta api yang lambat masyarakat bisa protes.”

Yang membuat Darmaningtyas heran, mengapa PT Kereta Api mengambil jalan berdiri sendiri. Padahal, tadinya, pengelolaan kereta komuter Jabodetabek akan dikelola bersama Pemerintah DKI Jakarta.  Ia menduga ada kemungkinan kedua pihak ingin memonopoli. Di satu sisi, sebagai penyedia  infrastruktur PT Kereta Api tidak ingin ada pemain lain yang mencampuri bisnisnya," ujar Darmaningtyas menganaalisa.

Namun, ia menambahkan, pada sisi lain Pemerintah DKI  Jakarta sebagai pemilik daerah merasa berhak mengelola aset di wilayahnya. "Oleh sebab itu solusi sinergi sangat penting di sini,” kata  Direktur Institut Studi Transportasi itu.

Pekan lalu Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, ia sedang mengkaji apa yang bisa diperbuat sehubungan dengan keputusan PT Kereta Api. "Apabila kajian nanti selsai, tentu akan kami sampaikan kepada PT Kereta Api," ujarnya. Kalau memang langkah bijak itu terwujud, tentu saja yang senang bukan hanya PT Kereta Api dan Pemerintah DKI Jakarta, tapi para penumpang -- yang sudah pusing dengan urusan kemacetan -- turut bergembira.

Bobby Chandra