Anggaran 2009, Kemampuan Pemerintah Diragukan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat ekonomi Bustanul Arifin pesimistis  pemerintah sanggup mendanai anggaran belanja pada tahun 2009. Ia juga meragukan Ia juga meragukan kemampuan pemerintah mewujudkan janji-janjinya. Kalaupun dilakukan, perlu ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran negara yang dikeluarkan.

Menurut Bustanul, persoalannya adalah bagaimana kemanfaatan dari dana sebanyak itu dan seberapa efektifkah ketajaman dari program yang disusulkan. Salah satu faktor penunjangnya adalah dari target output.
"Mohon dipikirkan bentuk intervensi dari pusat sampai ke daerah yang akan menunjang ketajaman sampainya program yang diusulkan," kata Bustanul yang dihubungi Tempo.

Dalam pidato Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, kermarin, Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya nmenyatakan, pada 2009 anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan diwujudkan atau totalnya mencapai Rp 224 triliun.. Sumber dana yang dipakai yakni dengan menongkrak penerbitan obligasi negara tahun depan. 

Kepala Pusat Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto mengungkapkan, pemerintah akan menerbitkan obligasi negara secara neto Rp 112,5 triliun tahun depan. "Itu berupa surat utang negara dan obligasi berbasis syariah," ujarnya di Jakarta kemarin.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2009, pemerintah semula merencanakan akan menerbitkan obligasi tahun depan sebesar Rp 94,7 triliun. Artinya, ada lonjakan pengeluaran surat utang negara Rp 17,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengakui fiskal tahun depan memang menghadapi berbagai risiko. Risiko itu bisa bersumber dari perubahan asumsi makro, kinerja BUMN, proyek infrastruktur, penjaminan pemerintah, hingga desentralisasi.

Dari sumber asumsi makro misalnya, menurut Sri Mulyani, anggaran negara akan menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sampai saat ini masih sulit ditebak ke mana arah perkembangan harga minyak. "Sebab, yang dominan faktor geopolitik dan spekulasi."

Untuk anggaran 2009, pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia US$ 100 per barel. Jika harga minyak Indonesia bergerak naik US$ 10 per barel, defisit akan membengkak Rp 1 triliun. 

Sebelumnya Presiden pernah menjelaskan, negara akan mendapatkan pendapatan hibah hingga Rp 1.022,6 triliun. Pendapatan itu direncanakan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.

Khusus anggaran pendidikan pemerintah mengklaim telah meningkat dua kali lipat dari Rp 78,5 triliun pada 2005, menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Kenaikan anggaran pendidikan akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan kelas baru.

Dana itu juga akan digunakan untuk perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, yang antara lain menaikkan penghasilan mereka. Pada 2004 gaji guru golongan rendah hanya Rp 842,6 ribu per bulan. Tahun 2008 naik mencapai Rp 1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat.

Bagus Wijanarko