Soal Hemat Listrik, Pemerintah Minim Koordinasi

TEMPO Interaktif, Jakarta-PLN dinilai gagal melakukan koordinasi, terkait instruki penghematan listrik di mal dan perhotelan dengan menggunakan genset tanggal 25 Agustus mendatang. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, dalam hal ini perusahaan setrum tidak menyiapkan konsep yang jelas bagaimana cara menjalankan imbauan itu.

Sanksi dari instruksi yang dikeluarkan PLN cukup berat. Jika pengusaha bandel pemadaman telah siap dilakukan anak buah Fahmi. Ini yang membuat Sofyan tak habis pikir.

“Pemerintah ini bagaimana di satu sisi mereka ingin menekan pemakaian listrik dengan menghemat. Seharusnya mereka melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait pasokan bensin solar,” tegas Sofyan, seperti dituturkan kepada Tempo, Rabu (20/8).

Sofyan tidak asal bicara. Menurutnya semua pengusaha terpaksa menjalankan instruksi yang dilakukan PLN. Tapi tidak adanya koordinasi dengan Pertamina, yang di sini tidak menjamin adanya pasokan solar bagi pengusaha mal dan hotel membuat pengusaha memakan buah simalakama.

Instruksi PLN didasarkan akan membengkaknya konsumsi Bahan Bakar Minyak pada akhir tahun 2008. Sebagai contoh beban listrik di Jawa Bali saja akan mencapai 400 megawatt atau meningkat sebesar 2,5 persen.

Terkait instruksi PLN bukan hanya penyediaan solar yang akan menjadi masalah bagi pengusaha mal dan hotel. Ketika mereka ingin menaikkan harga sewa, para penyewa telah menyatakan ketidaksetujuannya. Salah satu alasan penyewa enggan melakukan hal itu ialah melambannya iklim usaha.

“Rata-rata dari penyewa di mal telah mempunyai kontrak sebelumnya yang masih berjalan. Jadi mustahil untuk bisa menaikkan harga sewa terkait instruksi PLN ini,” ketus Sofyan.

Meski begitu Apindo bukan tanpa solusi. Menurut Sofyan pihaknya telah mengimbau agar ada win-win solution yang bisa dihasilkan oleh semua pihak terkait.

“Kami telah mengimbau kepada para pengusaha untuk mengurangi jam buka. Kami ingin semua pihak duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari masalah ini,” lanjutnya.

Instruksi PLN soal penghematan listrik terhadap pelaku bisnis mal dan perhotelan, adalah rentetan dari krisis listrik yang tengah berjalan di negeri ini. Pemerintah mengklaim ini akan berakhir pada semester satu 2009.

Salah satu yang menambah persoalan krisis listrik adalah lamanya waktu pembangunan pembangkit listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 300 hingga 600 megawatt membutuhkan waktu hingga 36 bulan.

Buah simalakama dalam hal ini ialah ketika menunggu selesainya pembangkit, di lain pihak kebutuhan listrik dalam negeri tidak mau kompromi.

@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

Bagus Wijanarko