Kebijakan Hemat Listrik Dinilai Tak Efektif

TEMPO Interaktif, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan penghematan listrik oleh PT PLN (Persero) tidak bakal efektif. Menurut anggota YLKI Tulus Abadi, penghematan listrik di sektor hilir efeknya kecil untuk menekan beban listrik PLN. Penghematan di sisi hilir hanya akan bisa menurunkan beban listrik sedikit.
"Krisis listrik akan tetap berlangsung kalau pembenahan hanya di sisi hilir," kata Tulus yang  dihubungi Tempo, Kamis (21/8).

Saat ini, PLN berusaha menekan konsumsi listrik dengan kebijakan penghematan listrik melalui Surat Keputusan Bersama lima menteri untuk industri, dengan cara menggeser waktu hari kerja hari dari Senin-Jumat ke Sabtu-Minggu. Pengalihan hari kerja tersebut memanfaatkan cadangan pasokan Iistrik pada Sabtu sekitar 1.000 megawatt  dan Minggu sekitar 2.000 megawatt.

Saat ini  baru sekitar 2.600 industri yang berpartisipasi, sehingga penghematan yang diperoleh baru sekitar 180 megawatt per hari. Padahal target penghematan dari semua sektor diharapkan 600 megawatt  per hari.  Untuk industri yang tidak bisa menggeser waktu kerjanya, atau harus operasi selama tujuh hari, PLN meminta mereka  menggunakan pembangkit sendiri selama satu hari dalam satu bulan.

Penghematan listrik juga diberlakukan untuk sektor bisnis seperti mal, pusat perbelanjaan, dan perhotelan. Caranya, dengan menggunakan genset selama lima jam sebanyak dua kali dalam seminggu mulai 25 Agustus 2008. Pelanggan hotel dan pusat belanja diwajibkan menggunakan genset pada pukul 17.00-22.00. Adapun  pelanggan perkantoran diwajibkan menggunakan genset pada pukul 13.00-18.00.

Dari sektor ini, penghematan diharapkan mencapai 200 megawatt  per hari. Namun, sejumlah pengusaha mal dan perhotelan mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka mengaku penggunaan genset akan mempengaruhi bisnis mereka.

Tulus berpendapat, pemerintah dan PLN bersikap tidak adil apabila penghematan listrik hanya menekankan di sisi hilir atau konsumen saja. Dia meminta pemerintah dan PLN bersikap adil dengan melakukan pembenahan di sisi hulu dan hilir."Penghematan itu baik, tapi seharusnya PLN memprioritaskan pembenahan di sektor hulu," katanya.

Tulus mengungkapkan, problem di hulu adalah penggunaan bahan bakarmMinyak (BBM) yang mencapai 70 persen pada pembangkit listrik, padahal harga BBM melonjak seiring harga minyak mentah dunia yang di atas US$ 100 per barel. Padahal, ada sejumlah pembangkit listrik yang bisa menggunakan bahan bakar gas dan batu bara, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar (6x140 MW) di Bekasi, Jawa Barat. Karena tidak adanya pasokan gas dan batu bara, maka terpaksa menggunakan BBM. Otomatis, ada pemborosan BBM. "Harusnya, pemerintah turun tangan mengatur ini," kata Tulus.

Tulus menambahkan, pemakaian BBM PLN dalam kurun waktu 10 tahun juga malah melonjak. Pada akhir tahun ini saja, konsumsi BBM PLN diperkirakan bakal membengkak hingga 10,1 juta kiloliter dari kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini 9,1 juta kiloliter.

Tulus mencontohkan, pemborosan pemakaian BBM tidak hanya di Muara Tawar, namun juga pembangkit- listrik di luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur. Pemakaian BBM di Muara Tawar selama tiga hari saja, kata dia, setara dengan biaya pemakaian BBM untuk pembangkit listrik di Papua selama satu tahun.

Komisaris Utama PLN, Al Hilal Hamdi mengatakan peningkatan BBM diatasi dengan pergeseran waktu kerja untuk industri. "Kalau tidak dikurangi pemakaian BBM makin banyak," ujarnya.

Subsidi PLN  mencapai sekitar Rp 88,4 triliun untuk sektor ini. Tahun depan, negara menganggarkan subsidi PLN sekitar Rp 60,4 triliun. Menurut Hilal, subsidi tahun depan cukup meskipun jumlahnya lebih kecil daripada subsidi sekarangi. Alasannya, trafo unit 5 PLTU Suralaya masuk pada tahun ini, gas untuk PLTGU Muara Tawar masuk pada pertengahan bulan ini.

Selain itu, penggunaan BBM diperkirakan akan menurun drastis pada tahun depan. Karena PLTU Labuan yang merupakan bagian dari proyek PLTU 10 ribu megawatt akan masuk pada akhir triwulan 1 atau 2 tahun depan, disusul PLTU Indramayu dan Rembang.

Nieke Indrietta