Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengubah struktur organisasi kepegawaiannya. "Selama ini tidak ada aturannya," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Gembong Prijono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/1) siang. Dalam rancangan itu akan diadakan kepala kantor dan bendahara. Di samping itu, Komnas juga akan menyusun pedoman tata cara administrasi keuangan. Saat ini, kata Prijono, pihaknya sedang menyusun draft yang akan diajukan ke rapat pleno sehingga bulan ini sudah siap dan akan diusulkan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Namun, dia membantah sistem keuangannya tidak teradministrasi dengan baik terkait dengan isu korupsi di lembaga ini setelah adanya audit yang dilakukan auditor Hadori semasa jabatan Sekretaris Jenderal dipegang Asmara Nababan. Untuk itulah, Gembong mengusulkan perombakan struktur berikut pedoman alur keuangan. Selama ini, kata dia, yang ada di bagian administrasi hanya rekening dan kuitansi-kuitansi saja. Tentu saja ini cukup merepotkan. Dengan perombakan ini, kemungkinan jumlah stafnya pun akan bertambah. Ia membandingkan pada lembaga yang sama di Australia dan Filipina. DI Australia, jumlah stafnya mencapai seratusan, sedangkan di Filipina justru lebih banyak lagi, yakni sekitar tujuh ratus. Di Komnas HAM sendiri saat ini berkisar 70 orang. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil, honorer, dan kontrak. Mantan Sekjen Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah ini juga mengatakan sedang mengusahakan kenaikan anggaran. DPR mengalokasikan sebesar Rp 4,2 miliar untuk tahun 2003. Angka ini jauh lebih kecil dari yang diajukan Komnas, yakni Rp 12 miliar. Prijono mengaku sedang dalam tahap pembicaraan dengan Direktur Jenderal Anggaran Anshari Ritonga untuk merevisi anggaran yang diambil dari APBN itu. Selain anggaran rutin yang diambil dari APBN, Komnas juga menganggarkan Rp 15 miliar untuk anggaran pembangunan. Selain dari APBN, biaya operasional Komnas juga berasal dari donatur asing, diantaranya dari Asia Foundation, Australia, Kanada, Swedia, dan PBB. Usulan anggaran Rp 12 miliar itu, kata Prijono, dimaksudkan agar Komnas tidak terlalu bergantung dengan donatur asing. Ia mencontohkan kekurangan dana pada tahun 2002 lalu. Anggaran rutin yang berjumlah Rp 3,7 miliar itu tidak mencukupi, bahkan defisit Rp 1,1 miliar. Sehingga, untuk menutupinya diambil dari donatur asing yang akhirnya tetap harus dibayar pemerintah melalui Dirjen Anggaran. Pengajuan anggaran yang besar juga disebabkan bertambahnya jumlah anggota Komnas HAM pada periode ini. Pada kepengurusan sebelumnya, anggotanya berjumlah 17 orang, sedangkan saat ini mencapai 23 orang. (Anggoro Gunawan-Tempo News Room)
Iklan
