Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melalui Kantor Menteri Negara BUMN mengaku telah melaksanakan privatisasi Indosat sesuai aturan dan transparan. Selain itu, prosesnya juga terbuka untuk diketahui publik dengan harga jual yang di atas patokan harga pemerintah. "Kami telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmudin Yassin kepada wartawan, dalam jumpa pers di Jakarta, Jum'at (3/1). Menurut Yassin, beberapa fakta perlu diungkapkan kepada publik, karena banyaknya rumor dan tudingan yang berkembang di masyarakat. Sepanjang proses divestasi 41,9 persen saham milik pemerintah di PT Indonesian Satellite Corporation Tbk., sejak penawaran pertama tanggal 22 Agustus hingga final bid tanggal 13 Desember dilakukan secara terbuka kepada publik, melalui media massa. "Tentu saja ada yang tidak dibuka kepada publik karena ada confidential agreement antara kita (pemerintah) dengan bidder," tambahnya. Yassin juga menyatakan, selama dua hari setelah final bid, pemerintah mengevaluasi penawaran dari dua calon yang tersisa yaitu Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd dan Telekom Malaysia. " Karena terikat aturan Bapepam, lanjutnya, pengumuman pemenang dilakukan hari Minggu sehingga tidak akan menimbulkan gejolak saham Indosat di bursa pada perdagangan hari Senin-nya. "Itulah cara kami menerapkan prisnip profesional, transparansi, dan akuntabilitas," tegas dia. Selain itu Yassin mengungkapkan, pemerintah dan tim privatisasi sejak pre eliminary bid telah mengetahui bahwa STT menggunakan STT Communication dan Indonesian Corporation Limited. STT memiliki 99 persen kepemilikan di STTC, sedangkan STTC menguasai 100 persen kepemilikan ICL. "Bukannya kita tidak mau membuka ini, tapi menunggu saat yang tepat," kata Yassin. Dia beralasan, saat mengumumkan STT sebagai pemenang pembelian Indosat, yang dimaksud adalah STT Group. Menyinggung soal harga jual Indosat ke STT sebesar Rp 12.950 per lembar sahamnya, menurut Yassin, itu sudah di atas harga wajar. Dia menjelaskan, rentang harga Indosat itu adalah Rp 16 ribu hingga Rp 10 ribu. "Jadi tidak keluar dari yang kita harapkan. 'Kan mendekati Rp 13 ribu," katanya. Dia menolak jika ada anggapan bahwa privatisasi ini tidak mendapat persetujuan DPR. Menurutnya, saat rapat dengan Komisi IX DPR tanggal 19 November disebutkan pada butir 1B, komisi IX sepakat proses privatisasi Wisma Nusantara, Indofarma, Indosat, dan Bukit Asam, dilanjutkan. Deputi Menneg juga memastikan bahwa dalam setahun ke depan, tidak akan melepas lagi kepemilikan saham pemerintah di Indosat. "Tidak akan diapa-apakan," tegasnya. Saat ini pemerintah masih memegang 15 persen kepemilikan saham di Indosat. Selain itu, pemerintah masih memang saham dwiwarna atau seri A, yaitu pemegang saham yang memiliki hak menempatkan satu wakilnya di direksi dan satu wakilnya di komisaris. Yura Syahrul --- TNR
Iklan
