Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengusaha pelayaran rakyat meminta pemerintah menertibkan jalur pengangkutan kayu olahan yang sarat dengan pungutan liar. Selasa (7/1) siang, rombongan pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Pelayaran Rakyat (Pelra) itu menemui Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden, Jakarta, untuk menyampaikan keluhannya. Dijelaskan oleh Abdul Rasyid Gani, Sekjen Pelra, terjadinya pungutan-pungutan liar dalam jalur pengangkutan kayu olahan selain mengurangi pendapatan pengusaha kapal, juga menyebabkan penurunan permintaan pengusaha kayu. Selama ini, kata Rasyid, pihaknya sangat tergantung pada pelayanan jasa pengangkutan kayu olahan yang besarannya sampai 80 persen. Akan tetapi kini permintaan semakin berkurang dengan munculnya kecenderungan pengusaha kayu memanfaatkan jasa kapal yang bermuatan lebih besar. Akibatnya bisa sampai empat bulan anak buah kapal kecil tidak punya pekerjaan padahal pendapatan mereka tergantung pada order, kata. Dijelaskan oleh Abdul Rahim, ketua umum Pelra, ketika dihubungi Tempo News Room di tempat terpisah, kecenderungan itu muncul setelah seringnya aparat berwajib melakukan pemeriksaan mendadak di tengah laut. Alasan dilakukannya pemeriksaan, kata dia, karena petugas mencurigai terjadinya kelebihan muatan dari yang tercatat di dokumen. Namun pihaknya meyayangkan hal itu dilakukan di tengah laut karena dapat merusak kapal. Seharusnya dilakukan saja di pelabuhan asal atau tujuan kalau memang dicurigai, kata dia menyesalkan. Rahim juga tidak menutup kemungkinan bahwa aksi pemeriksaan di tengah laut berkaitan dengan pungutan liar alias pungli. Namun dia mengaku tidak mempunyai data seberapa rutin pemeriksaan itu dilakukan. Pokoknya rutin, kata dia singkat. Kecenderungan pengusaha memanfaatkan kapal bermuatan lebih besar, kata Rahim lagi, juga muncul akibat adanya pungutan liar bernama dana taktis dari aparat pelabuhan. Dana taktis ini sangat berbau kolusi karena pengusaha tak perlu membayar bea resmi yang besarannya per kubik muatan. Di sisi lain, menurut dia, besaran dana taktis kapal bermuatan kecil (di bawah 500 ton) maupun yang besar (di atas 500 ton) adalah sama. Jadi pengusaha lebih memilih kapal lebih besar karena muatannya lebih banyak dan mereka tidak perlu membayar lebih besar, katanya. Sementara itu, Chandra Motik, ketua tim advokasi Pelra, mengatakan terjadinya pungutan liar di tengah laut bermula sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Salah satu butir UU itu menyebutkan bahwa untuk pengangkutan kayu ini diberikan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pengganti SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan). Tapi pada prakteknya, SKSHH ini justru digunakan untuk menangkap kapal di tengah laut dan dimintai dokumennya. Logikanya dokumen diperiksa di pelabuhan angkut, bukan di tengah laut, kata Chandra. Menanggapi keluhan perusahaan pelayaran rakyat, Wakil Presiden Hamzah Haz berjanji mengangkat persoalan itu ke sidang kabinet untuk dibicarakan bersama kementerian terkait. Deddy Sinaga --- TNR
Iklan
