Golkar Daerah Menggugat Soal Calon Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mekanisme perekrutan calon presiden Partai Golkar dinilai tidak demokratis. Sejumlah pengurus daerah meminta pengurus pusat partai berlambang pohon beringin ini  mempertegas sikap dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Secara keilmuan, teoritis, konvensi merupakan cara terbaik untuk rekrutmen kader partai. Itu berlaku di negara mana pun tapi ketua umum berpendapat lain," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad, Senin (2/2).

Rapat Pimpinan Nasional IV Golkar Oktober lalu memutuskan penetapan pasangan calon presiden yang didukung Golkar dilakukan setelah pemilu legislatif. Sebelumnya, Golkar memutuskan tidak lagi menggunakan mekanisme konvensi seperti Pemilu 2004.

Rapat pimpinan, menurut Fadel, mengamanatkan pengurus daerah mengusulkan sejumlah nama untuk diajukan ke pengurus pusat. Apalagi, 7 nama kader Golkar sempat dilontarkan pengurus daerah dalam rapat tersebut. Kader Golkar yang diusulkan menjadi nominator calon presiden adalah Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Agung Laksono, Muladi, dan Fahmi Idris. 

Sejumlah nama itu harus disurvei di daerah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Firman  Soebagyo sebelumnya tak menyebut Fahmi Idris dan Muladi sebagai kandidat calon presiden.  Firman menyebut nama Fadel Muhammad dan Akbar Tanjung, yang tidak ada dalam daftar tujuh kader Golkar yang akan disurvei versi Fadel Muhammad.

Dia melanjutkan, pengurus pusat akan mensurvei lagi pada Februari 2009. "Tapi dewan pimpinan pusat  berubah di tengah jalan," ujarnya. Ketidaktegasan sikap pengurus pusat berakibat sejumlah kader yang berniat maju sebagai calon presiden lari dan mendekat ke partai lain.  Ia mencontohkan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang didekati PDI Perjuangan.

KURNIASIH BUDI