Yudhoyono Dinilai Pelopori Pelanggaran Netralitas TNI

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah lebih dulu melanggar netralitas TNI pada Pemilu 2004. Waktu itu ia memobilisasi militer aktif untuk menjadi tim suksesnya. Hal ini diungkapkan pengamat militer Andi Widjajanto kepada Tempo. "Muhammad Yasin pernah menjadi tim sukses Yudhoyono. Yasin saat ini mendeklarasikan sebagai calon presiden saingan Yudhoyono," ungkapnya, Senin (2/2).

Jaringan militer tak mendukung Yudhoyono dalam Pemilu 2009 ini berpotensi hilang. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu Presiden mengatakan ada sekelompok pentinggi TNI yang menghembuskan isu ABS (Asal Bukan Susilo. Menurut Presiden, cara ini dianggap mencederai netralitas TNI di era demokrasi.

Menurut Andi, sinyalemen adanya oknum TNI yang tidak netral disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberi pengarahan kepada pimpinan TNI/Polri di Istana Negara pekan lalu. "Itu karma SBY karena melanggar netralitas TNI pada pemilu 2004," kata ujar Andi.

Andi mengungkapkan, Letnan Jenderal (purn) Muhammad Yasin dengan jaringan teritorial Angkatan Darat mengumpulkan suara signifikan untuk pemenangan Yudhoyono pada lima tahun lalu. Saat itu, Yasin masih menjabat perwira tinggi aktif di TNI Angkatan Darat.

Yasin yang memimpin Barisan Nasional, Andi melanjutkan kisahnya, mengkoordinasikan sejumlah perwira aktif untuk pemenangan Yudhoyono. Sayangnya, Yudhoyono tak memberi jabatan apa pun pada Yasin selama lima tahun terakhir. "Dia memang pernah diusulkan sebagai Kepala Staf Umum TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Dalam Negeri. Tapi tidak tembus semua," ujarnya.

Seminggu setelah pensiun sebagai perwira TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal, Yasin menjabat Ketua Umum Partai Karya Perjuangan. Yasin juga secara terbuka berseberangan dengan Yudhoyono. "Dengan gerakan politik lokal dan jaringan teritorial TNI Angkatan Darat itu sangat penting untuk penggalangan massa," katanya.

Pada pemilu 1999, kata dia, Barisan Nasional berperan dalam pemenangan pemilu dengan strategi pendudukan. PDI Perjuangan saat itu mendirikan sejumlah posko hampir di seluruh daerah hingga tingkat kelurahan. Pada pemilu 2004, Barisan Nasional  melakukan gerakan penggalangan massa dengan menggunakan jejaring lokal dan intelijen.

Pada pemerintahan Orde Baru,  masih menurut Andi, jaringan teritorial Angkatan Darat efektif mengumpulkan 70 hingga 80 persen suara untuk Golkar. Sehingga, pada pemilu 1971 Golkar dengan mudah membalik dominasi partai Islam. "SBY tahu persis bagaimana gerakan itu bisa sangat kuat mempengaruhi perpolitikan Indonesia. Makanya dia melontarkan pernyataan itu," ujarnya.

Yudhoyono, kata dia, khawatir jaringan dan kekuatan tersebut digunakan oleh lawan politiknya untuk menjegal dalam pemilu presiden mendatang. Apalagi, sejumlah purnawirawan TNI telah menyatakan diri sebagai calon presiden. Seperti Saurip Kadi, Wiranto, Sutiyoso, dan Prabowo Subianto. "SBY tahu lawan-lawannya tahu persis soal jejaring teritorial Angkatan Darat. Itu bisa sangat mengancam dirinya," ujarnya.

Selain itu, sejumlah petinggi TNI tidak puas dengan kepemimpinan Yudhoyono sejak 2004. Bahkan sejak November tahun lalu, dalam rapat pimpinan Departemen Pertahanan dan TNI ketidakpuasan itu terungkap.

Departemen Pertahanan dan TNI tidak puas dengan pengurangan anggaran pertahanan. Pemerintah juga tidak menyiapkan mekanisme pengganti untuk pengumpulan dana kesejahteraan prajurit dengan adanya pengambilalihan bisnis TNI. "Wajar jika ada perwira tinggi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah tapi selama ini tidak sampai ke luar kekecewaan itu," katanya.

Pernyataan Yudhoyono soal netralitas TNI, ujar Andi, merupakan proyeksi adanya ketidaknetralan dalam tubuh TNI.

KURNIASIH BUDI