Dua Hari Lagi Gugatan Megawati dan Wiranto Rampung

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto kini sedang menyiapkan gugatan terhadap pelaksanaan Pemilu. Draf gugatan itu, kata Wiranto, rampung dua hari lagi.

"Kami khawatir, jika ini tidak dikonkretkan, akan mencederai pemilu berikutnya," kata Wiranto. "(Kami) pasti akan menggugat."

Sedikitnya ada lima hal yang akan dipersoalkan Megawati dan Wiranto. Mereka telah membahasnya dalam pertemuan Senin (20/4) di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Mereka juga mengancam akan memboikot pemilihan presiden jika pemerintah dan penyelenggara pemilihan tak segera membenahi kecurangan dalam proses pemilihan legislatif. "Kami pertimbangkan untuk tidak melakukan partisipasi dalam pemilu presiden," kata Wiranto setelah bertandang ke rumah Megawati di kawasan Menteng kemarin.

Wiranto menjelaskan, sejumlah partai politik saat ini menuntut pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas ketidakberesan dalam pemilu 9 April lalu. Isi tuntutan antara lain meminta para pejabat Komisi Pemilihan Umum mundur, mendesak adanya tindakan hukum atas dugaan kecurangan, serta melibatkan lembaga internasional dalam pengawasan pemilihan, mendesak penggunaan teknologi yang lebih bagus untuk tabulasi

Sebelum menemui Megawati, kemarin Wiranto mengumpulkan perwakilan dari 21 partai politik peserta pemilu legislatif yang kecewa dan merasa dirugikan. Pertemuan itu, katanya, adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di kediaman Mega.

Megawati sendiri tak bisa dimintai konfirmasi karena ia tak menemui wartawan yang menunggu di luar rumahnya. Sejumlah petinggi PDI Perjuangan juga tak dapat dimintai tanggapan.

Anggota Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana berpendapat pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai persiapan jika pemilihan presiden mendatang hanya diikuti satu pasangan calon. "Dalam kegentingan yang memaksa, itu bisa jadi jalan keluar," ujarnya. “Prinsipnya, tidak boleh ada kekosongan kekuasaan kepresidenan.”

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Navis Gumay menilai ancaman boikot hanya akan merugikan kelompok Megawati dan Wiranto sendiri. Ia ragu terhadap kemampuan para tokoh itu mengontrol dan memastikan para pendukungnya sendiri ikut memboikot.

Kalaupun Mega dan Wiranto melakukan boikot dan mengajak semua pendukungnya, kata Hadar, pemilihan presiden tetap akan dilanjutkan dengan syarat minimal ada dua pasangan calon presiden. "Kalau ternyata tingkat partisipasi warga tetap tinggi, berarti yang bermasalah hanya elitenya."

Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku tak ambil pusing terhadap ancaman boikot Wiranto dan Megawati. "Semua orang memiliki hak yang sama, dan kami tidak mau mengurusi calon presiden lain," kata juru bicara kepresidenan ini.

Pemimpin Partai Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul, mengatakan ancaman boikot semacam itu hanya menunjukkan ketakutan mereka menghadapi tingginya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono. "Janganlah kalah sebelum berperang," katanya. “Sikap itu merugikan mereka sendiri, karena rakyat akan semakin tak bersimpati kepada keduanya.”

DWI RIYANTO | GUNANTO ES. | TITO SIANIPAR | TOMI ARYANTO