10 Persen Pegawai Negeri Kota Kediri Bolos

TEMPO Interaktif, Kediri - Sedikitnya 600 atau sekitar 10 persen pegawai negeri Kota Kediri membolos pada Kamis (24/9) atau hari pertama kerja setelah libur Lebaran. Meski tidak masuk, sebagian pegawai itu sudah mengisi daftar absen hingga Rabu (30/9) pekan depan.

Wali Kota Samsul Ashar, dan wakilnya  Abdullah Abu Bakar yang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor dinas, menemukan bahwa para pegawai bahkan sudah mengisi buku absen sampai akhir bulan.

Saat melihat ruang kerja Dinas Pendidikan yang sepi,  Samsul langsung bertanya: "Ini pada kemana? Kok kosong semua?"

Samsul kemudian mengecek buku absen. Ternyata dalam buku tersebut tercantum tanda tangan kehadiran seluruh pegawai. Bahkan sejumlah pegawai diketahui mengisi daftar kehadiran hingga tanggal 30 September mendatang.

Kondisi serupa juga terjadi di dinas lain seperti Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, dan Kantor Kelurahan Pojok.

Berdasarkan rekapitulasi Inspektorat yang turut melakukan pemeriksaan, jumlah pegawai negeri sipil yang tidak masuk mencapai 600 orang atau 10 persen dari 6 ribu lebih pegawai yang ada.

Meski beberapa diantaranya melampirkan surat ijin, namun Wali Kota tetap akan menindak mereka dengan sanksi kepegawaian. Penjatuhan sanksi tersebut akan diberikan berdasarkan evaluasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. "Sanksi terberat bisa penundaan kenaikan pangkat,"kata Samsul.

Penindakan tersebut menurut Samsul didasarkan pada alasan ketidakhadiran yang sebagian besar untuk keperluan keluarga. Samsul menilai alasan tersebut tidak bisa ditolerir karena pemerintah telah memberikan libur panjang dalam Lebaran kemarin.

Selain menindak para pegawai nakal, Samsul juga akan memanggil kepala dinas masing-masing untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebagai Kepala Satuan Kerja, mereka seharusnya bisa mengawasi kinerja anak buahnya setiap hari.

Ancaman sanksi seperti ini, menurut kelompok LSM di Kediri, tiap tahun diberikan tapi tidak pernah direalisasikan.

Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Al Haraka Kediri, Munasir Huda,  mengatakan, "Setiap tahun kan memang ada pernyataan kosong seperti itu."

HARI TRI WASONO