Antikorupsi Berkumandang dari Barat ke Timur

TEMPO Interaktif, Jakarta - Berbagai elemen masyarakat hari ini turun ke jalan memperingati hari antikorupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember. Selain di Jakarta, aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah-daerah.

Secara umum aksi-aksi ini berlangsung lancar dan aman dengan penjagaan ketat aparat. Di Jakarta, massa mulai berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di silang Monumen Nasional. Selain diikuti mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, aksi ini juga diikuti aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

Aksi juga diikuti kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Untuk SBY (Arus), Gerakan Anti Korupsi (Gebrak) dan Aliansi Kepedulian Rakyat untuk Kemapanan Bangsa (Akrab) beraksi dengan memainkan kuda lumping dan orasi.

Menurut koordinator aksi Arus, Akhmad Suhaimi, aksinya guna mendukung Susilo Bambang Yudhoyono memberantas korupsi. "Sejak pilpres II, kami mendukung SBY," kata dia.

Massa antikorupsi yang menamakan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) dan mahasiswa lainnya juga menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Rabu (9/12). Namun aksi mereka hanya berlangsung satu jam karena salah satu peserta aksi meninggal dalam perjalanan ke Bundaran Hotel Indonesia. Peserta tersebut meninggal dunia diduga meninggal akibat sakit jantung. Aksi dilanjutkan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Ageng Tirtayasa, Banten dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jakarta.

Arus lalu lintas selama berlangsungnya aksi di sepanjang jalan Thamrin-Sudirman seperti suasana libur. Di beberapa jalur, arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari konsentrasi massa. Di jakarta, aksi unjuk rasa diakhiri dengan pembacaan deklarasi Piagam Indonesia Bersih di silang Monas oleh aktivis Kompak.

Di kota lain, berlangsung aksi serupa dari Medan hingga Jayapura. Di Medan, aksi lebih dari 300 orang berlangsung di Jalan Gatot Subroto Medan, Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia membentangkan kain putih sepanjang dua meter. “Ini pertanda bersih dari korupsi,” kata peserta aksi. Kain putih tanpa tulisan itu dibentang, agar Indonesia khususnya Sumatera Utara, benar-benar bersih dari tindakan korupsi.

Dalam aksinya massa juga mengumpulkan koin untuk Prita Mulyasari. Kotak putih bertuliskan ‘Kotak Koin Prita’ dibawa pengamen jalanan. Kotak dijalankan diiringi lagu yang dibawakan lima pengamen dengan alat musik gitar dan gendang. Salah seorang pengamen, mengakui, pengumpulan Koin Prita, sebagai bentuk pembelaan terhadap proses hukum yang dijalani Prita.

Selain berorasi, massa juga membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap mereka terhadap korupsi dan penegakkan hukum di Tanah Air. Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI mendesak diusut tuntasnya kasus talangan Bank Century dan menghukum berat para pelaku. Mereka juga mendesak seluruh lembaga negara dan departemen pemerintahan bersih dari korupsi.

Sementara elemen massa lainnya, meminta agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono beserta antek-anteknya diadili, juga dilakukannya segera transparansi pdana pendidikan oleh pemerintah untuk menghindari tindakan korupsi.

Di Palembang terdapat 12 kelompok yang melakukan unjuk rasa. Sementara di Bandung, unjuk rasa dipusatkan di Gedung Sate dan di Surabaya aksi berlangsung di Gedung Negara Grahadi. Di halamn gedung tersebut, peserta aksi juga menyematkan gelar pahlawan korupsi kepada Anggodo dan Anggoro atas keberhasilnnya mengobok-obok penegak hukum di Indonesia.

“Kedua orang ini layak kita angkat jadi pahlawan atas jasanya merusak tatanan dunia hukum kita,” kata Suprawiro, salah seorang koordinator aksi ketika memberikan orasinya.

Berbagai cara dilakukan para pengunjuk rasa, dari aksi teatrikal hingga aksi jalan kaki. Di Yogyakarta secara simbolis mahasiswa melemparkan koin ke gedung Bank Indonesia sebagai simbol kritik mereka pada pemerintah yang dianggap lebih membela kepentingan pengusaha besar dibanding rakyat miskin.

Kota paling timur Jayapura juga tak ketinggalan merayakan hari antikorupsi internasional ini. Ratusan orang berunjuk rasa di empat titik yakni di Lingkaran Abepura, Kantor Kepolisian Daerah Papua, Kantor Gubernur Papua, serta Kantor DPRP Papua.

Dalam aksi di Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember di Kota Jayapura ini, demonstran menuntut penyelesaian beberapa kasus korupsi di Papua, terutama semenjak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 bagi Papua, delapan tahun lalu terakhir ini.

Menurut para pengunjuk rasa, sejak Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua diberlakukan, masyarakat Papua masih miskin. Bahkan kekayaan dan kemakmuran bumi Cenderawasih Papua hanya dinikmati segelintir orang dari kalangan birokrat dan terkesan hanya mementingkan diri sendiri.

“Kami minta Polda Papua dan Kejati Papua mengusut tuntas penyimpangan pengelolaan anggaran legislasi DPRP periode 2004-2009 sebesar Rp 23,9 miliar. Sebab anggaran sebesar itu tak sesuai peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang mereka hasilkan,” ujar Koordinator Papua Corruption Watch (PCW), Rifai Darus, dalam orasinya di halaman Kantor Polda Papua, Rabu (9/12).

Semula aksi unjuk rasa berlangsung damai dan dipusatkan di perempatan jalan Tol Reformasi Makassar. Sayangnya, peringatan hari antikorupsi di Makassar tidak berlangsung lancar dan aman seperti di daerah lain. Menjelang berakhirnya aksi, dua insiden mewarnai peringatan hari antikorupsi kali ini. Pertama adalah aksi pelemparan batu oleh peserta aksi yang melintasi restoran cepat saji KFC di jalan Ratulangi yang mengakibatkan pecahnya kaca-kaca jendela restoran tersebut. Mobil yang parkir di depan restoran ikut jadi korban.

Insiden kedua terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Saat diwawancarai stasiun televisi tv-one, Kepala Kepolisian Daerah Sulawei Selatan Irjen Pol Adang Rochjana mengatakan, insiden terjadi karena mahasiswa marah saat dihalang-halangi untuk masuk ke kantor gubernur.

“Mereka mau meminta gubernur menandatangani deklarasi antikorupsi tapi gubernur tidak berada di tempat,” katanya. Mahasiswa tidak terima alasan tersebut sehingga terjadi bentrok dengan aparat. Sebuah mobil polisi dan pos jaga kantor gubernur mengalami kerusakan. Namun Adang mengatakan tidak ada mahasiswa yang ditahan dalam insiden ini.

TIM TEMPO

Berita Terkait:

*  Jakarta Diserbu Demonstran, Yudhoyono ke Bali

*  Massa Aksi Antikorupsi di Bali Ancam Dongkel SBY

*  Anggodo dan Anggoro Dapat Gelar "Pahlawan Perusak Hukum"