Dewan: Negara Ini Bukan Milik Freeport

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR) menilai, tindakan PT Freeport yang melarang pesawat Garuda Indonesia GA 652 mengisi bahan bakar merupakan tindakan arogan.

“Freeport jangan arogan, ini negara bukan negaranya, harus ikuti standar operasional,” kata Anggota Komisi V DPR, Akbar Faisal saat dihubungi Tempo, Senin (4/1).

Akbar berjanji, pihaknya akan mengirim surat kepada Freeport supaya jangan melakukan tindakan arogan lagi. “Kalau benar tidak punya tiket memaksa naik pesawat, ini malah semakin parah. Memang negara ini milik kalian, Garuda milik kalian?” tukasnya.

Juru bicara PT Garuda Indonesia, Pujobroto menduga, pelarangan mengisi bahan bakar bermula dari kejadian di Jayapura. Ketika itu, pilot pesawat GA 652 Manotar Napitupulu yang semula akan terbang dari Denpasar ke Timika memutuskan singgah di Jayapura akibat cuaca buruk. "Jarak pandangnya terbatas sehingga Kapten Manotar Napitupulu memutuskan mendarat di Jayapura," katanya.

Saat menunggu penerbangan lanjutan ke Timika, rombongan Freeport yang dijadwalkan dengan GA 653, berniat pindah ke pesawat itu. Kapten Manotar melarang karena mesti mengurus dokumen penerbangan yang membutuhkan waktu lama. "Sementara kami juga kan harus mempertimbangkan penumpang yang seharusnya ke Timika," kata Pujobroto.

Akbar menyetujui tindakan Garuda. Menurutnya, meski punya tiket, bos Freeport tidak boleh naik pesawat yang sedang singgah akibat cuacu buruk itu. “Kalau pun punya tiket tidak bisa. Alasan keterbatasan bahan bakar itu dibuat-buat. Pokoknya harus ikuti aturan main,” terangnya.

Pujobroto melanjutkan, sesampainya di Timika pesawat Garuda harus mengisi bahan bakar untuk kembali ke Denpasar. Namun tidak diizinkan oleh pihak bandara. Akhirnya pesawat tersebut mengangkut penumpang ke Biak untuk mengisi bahan bakar baru terbang ke Denpasar.

Esoknya, Garuda menerima surat dari Kepala Bandara Timika. Isinya Bandara Timika tidak bisa mengisi bahan bakar untuk pesawat Garuda mulai 3 Januari sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak Bandara tidak menjelaskan alasannya.

Tapi pada Senin (4/1), Garuda Indonesia kembali menerima surat dari Kepala Bandara Timika, Moses Kilangin. Isinya menyatakan Garuda sudah diizinkan kembali mengisi bahan bakar di sana. Pemberitahuan itu berlaku mulai pukul 08.40 waktu setempat pagi ini.

Akbar, Anggota komisi perhubungan DPR lalu mengimbau kepada perusahaan asing lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama. “Ini yang membuat masyarakat kita semakin tidak percaya dan dongkol terhadap perusahaan asing,” ujarnya.


SHOLLA TAUFIQ | DESY PAKPAHAN

Berita Terkait:

*  Tolak Bos Freeport Naik, Garuda Tidak Diberi Bahan Bakar di Timika

*  Garuda: Pihaknya Disuruh Minta Maaf ke Freeport

*  Pemerintah Panggil Freeport