Tingkat Kepuasan Rakyat terhadap Presiden Turun

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kekuasaan Presiden Yudhoyono turun sebesar 15 persen.

Hasil survei Indobarometer pada 8 sampai 18 Januari 2010 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kekuasaan Presiden SBY turun menjadi 75 persen.

Angka itu berbeda dengan pada Agustus 2009, ketika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Yudhoyono mencapai 90 persen. Survei tersebut dilakukan sesaat setelah kemenangan Yudhoyono dalam pemilihan presiden 2009.

"Angka 90 persen itu angka bulan madu yang tidak selamanya di atas," ujar Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Salah satu penyebab turunnya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah SBY, menurut Qodari, adalah persoalan hukum dan politik. Qodari menambahkan, masyarakat yang tahu persoalan politik dan hukum cukup banyak.

Dari hasil survei, mereka yang mengetahui kasus-kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit S. Rianto dan Chandra Hamzah mencapai 69 persen. Adapun yang mengetahui kasus pembunuhan Nasrudin dan keterkaitan Antasari Azhar mencapai 79 persen, serta kasus Bank Century 77 persen.

Qodari berpendapat, melorotnya tingkat kepuasan ini harus dievaluasi pemerintah. "Penurunan 15 persen berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,” kata Qodari. “Dan ini menjadi indikator awal bagi Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahnya ke depan," ia menambahkan.

Hasil survei Indobarometer itu berbeda dengan hasil survei lainnya. Sebuah media nasional, misalnya, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Yudhoyono dalam bidang politik saat ini cuma 58,4 persen. Itu hasil jajak pendapat terhadap sekitar 1.200 orang melalui telepon.

Riset Lingkaran Survei Indonesia pada September 2007 juga menunjukkan hasil seperti itu, 58,4 persen dari 1.200 responden dari 33 provinsi kecewa terhadap Yudhoyono.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Firman Jaya Daely, menyatakan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Presiden dan menterinya harus mampu mewujudkan janji politiknya selama kampanye. "Kalau tidak reshuffle, ya, tentunya kembali ke janji politik,” katanya.

Analis kebijakan publik Agus Pambagyo menyatakan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, program kerja 100 hari harus dievaluasi, meskipun hasilnya nanti tidak mutlak mencerminkan kinerja menteri.

"Karena, itu adalah kontrak politik antara presiden dan para menterinya. Jadi harus jelas, dan masyarakat mudah mengontrol kebijakan publik," ujar Agus.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan, penurunan menjadi 75 persen masih wajar. Meski begitu, kata dia, keadaan ini harus diperhatikan. "Jadi masyarakat tidak di-compulsory oleh informasi yang itu-itu saja," ujarnya.


Cheta Nilawaty | Ali Anwar