Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Susilo Bambang Yudhoyono, meminta kedatangan Biro Penyelidik Federal (FBI) ke Indonesia sesuai dengan rambu-rambu dan aturan main yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Mereka diminta tidak mengintervensi proses yang tengah berjalan. Silakan bekerja, tapi jelas sudah ada rambu-rambu. Tidak mungkin proses hukum dalam negeri diambil alih oleh perangkat hukum yang lain. Tentunya tidak boleh melakukan intervensi, kata dia, kepada wartawan, usai melakukan verifikasi kekayaannya, di kantor KPKPN, Senin (20/1). Seperti ditulis sebelumnya, dua hari lalu, Panglima TNI Endriartono Sutarto, di Sorong menyatakan FBI akan datang pada Selasa (21/1) besok. Kedatangan FBI itu atas permintaan Sutarto guna menuntaskan kasus penembakan di mile 62, kawasan Freeport, Timika, Papua, akhir Agustus lalu. Dalam kasus ini, 2 warga negara Amerika Serikat meregang nyawa. Untuk mengusut kasus itu, tim investigasi gabungan antara TNI dan polisi telah dikirim. Tapi, hingga saat ini, mereka belum menemukan siapa pelakunya. Dalam kasus ini, kepolisian pernah menyatakan TNI terlibat dalam peristiwa penembakan itu berdasar kesaksian Decky Murib. Tapi, hasil sementara tim investigasi menyebutkan hingga saat ini belum ada indikasi TNI terlibat. Lebih lanjut, Yudhoyono menyatakan kedatangan FBI ke Indonesia terkait dengan meninggalnya 2 warga negara AS tersebut. Mereka harus menjelaskan pada Senat AS, dan mereka berhak mendapatkan penjelasan dari kita. Kewajiban kita untuk menjelaskan ini, ujar bekas Kepala Staf Teritorial TNI ini. Mengenai bentuk keterlibatan FBI dalam proses penyelidikan itu, menteri menyerahkan sepenuhnya pada Mabes Polri.Tanyakan kepada Kapolri (Kepala Kepolisian RIRed.) karena secara operasional dan teknis itu kewenangan Kapolri. Saya pada tingkat kebijakan, dan hanya memberi payung politik, kata Yudhoyono. Dia berharap, kasus Timika dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya ingin kasus ini dibuka tuntas. Saya capek dianggap ada kasus yang ditutupi, kurang serius, dan lain-lain, katanya. Bahkan, ia membuka undangan untuk lembaga swadaya masyarakat dan pers: apabila mempunyai informasi tentang kasus tersebut, sampaikan ke Menkopolkam. (Bernarda Rurit-Tempo News Room)
Iklan
