Niat Aburizal Panggil Menteri Ditentang

TEMPO Interaktif, Jakarta - Niat Partai Golkar, yang menginginkan Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Aburizal Bakrie bisa memanggil para menteri di kabinet, banyak ditentang.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Mohammad Romahurmuziy mengatakan, keberadaan Sekretariat Gabungan bersifat ekstrakonstitusional. Karena itu, Aburizal hanya bisa memanggil menteri yang berasal dari partai politik koalisi. "Ada 20 menteri dari partai koalisi. Ketua harian bisa memanggil dalam kapasitas partai politik," ujarnya saat dihubungi Kamis (13/5).

Menurut dia, kebijakan strategis yang dibahas dalam forum Sekretariat Gabungan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan parlemen. Sementara itu, fraksi merupakan perpanjangan tangan dewan pimpinan pusat partai politik.

Tentangan lebih keras datang dari pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. Menurut dia, wewenang Aburizal hanya sebatas pada anggota DPR, bukan para menteri.

Karena itu, Aburizal tidak punya kewenangan memanggil para menteri, termasuk menteri dari partai. "Jika diberi wewenang memanggil menteri, berarti Presiden membiarkan kabinetnya diatur oleh Aburizal," katanya ketika dihubungi kemarin.

Syamsuddin menambahkan, Sekretariat Gabungan bisa saja melakukan pertemuan dengan menteri. "Tapi hanya informal, bukan formal." Ia menduga, keberadaan Aburizal sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi untuk mengamankan posisi Yudhoyono di Parlemen.

Sekretariat Gabungan Partai Koalisi didirikan oleh partai-partai koalisi pada Kamis pekan lalu. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disepakati sebagai Ketua Sekretariat, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian. Sekretariat ini terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Aburizal selaku Ketua Harian Sekretariat punya kewenangan menghadirkan menteri dan anggota kabinet dalam rapat-rapat yang dipimpinnya.

Romahurmuziy mengatakan, Sekretariat Gabungan merupakan konsolidasi partai koalisi untuk membahas kebijakan pemerintah secara dini. Sehingga bisa langsung direspons di parlemen. "Partai bisa memberi masukan dan mengkonsolidasikan perbedaan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini. "Fungsi checks and balances tidak boleh dimandulkan."

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja''far mengungkapkan, kebijakan Sekretariat Gabungan akan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan ego koalisi. "Masyarakat menginginkan stabilitas ekonomi dan politik." Dia memastikan pemerintahan akan lebih stabil.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan menilai, masalah utama koalisi pemerintah sesungguhnya bukan pada koordinasi antarmitra, melainkan akibat ulah sejumlah mitra koalisi dan manuver yang tanpa etika. "Perilaku partai politik terlalu liar. Padahal awalnya sudah ada kesepakatan," ujarnya. Karena itu, Bara mendesakkan penerapan reward and punishment dalam koalisi.

EKO ARI WIBOWO | PUTI NOVIYANDA | RATNANING ASIH | SUKMA