Sri Mulyani Diminta Beberkan Kartel Politik

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengunduran dirinya pada 5 Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati puasa bicara mengenai alasan di balik pengunduran dirinya tersebut.

Selama dua pekan lebih Sri Mulyani tutup mulut. Akan tetapi, alasan tersebut mulai terbuka saat Sri Mulyani memberi kuliah umum bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik” di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, semalam.

Dalam kuliah tersebut, Sri Mulyani mengaku keputusan mundur dari Menteri Keuangan diambil berdasarkan kalkulasi politik. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” ujar wanita berusia 47 tahun tersebut. “Orang bilang itu kartel, saya menyebutnya kawin saja.”

“Orang seperti saya tidak mungkin bisa lagi eksis. Saya memang bukan politikus, dan bukan dari partai politik, tapi tidak berarti saya tak mengerti politik,” kata Sri Mulyani.

Terhitung 1 Juni 2010, Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan untuk terbang ke Washington DC menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani akan menggantikan Juan Jose Daboub yang akan menyelesaikan masa jabatannya pada 30 Juni.

Pernyataan Sri Mulyani saat kuliah umum semalam memicu reaksi dari berbagai pihak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Sri Mulyani membuka saja apa yang dia ketahui terkait adanya kartel politik.

"Akan lebih baik dibuka saja konstelasi politik apa, siapa, dan antar-siapa? Apakah konstelasi ini sudah mengganggu program pemerintah?" kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya pada Tempo, Rabu (19/5).

PDIP, kata Tjahjo, tidak mempersoalkan pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan dirinya tidak dibutuhkan dalam suasana politik kartel tersebut. Tapi sebagai menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, Sri Mulyani adalah pembantu Presiden. Dia wajib taat dan melaksanakan kebijakan serta keputusan Presiden.

Sehingga, kata Tjahjo, "Alangkah ironisnya kalau sampai ada seorang pembantu Presiden merasa terganggu dalam pengambilan keputusan politik." Apalagi Sri Mulyani juga terpengaruh atau dipengaruhi oleh kepentingan politik lain selain Presiden.

Pernyataan Sri ini menarik bagi PDIP. Sebab, kata Tjahjo, pernyataan Sri Mulyani justru diungkapkan setelah dirinya positif akan mundur sebagai pembantu Presiden.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai pernyataan Sri Mulyani soal kartel politik sebagai sesuatu yang berlebihan. “Saya kira itu ekspresi kegusaran dari Sri yang agak berlebihan,” ujar Priyo.

Priyo juga meminta Sri Mulyani bisa memaklumi proses demokrasi di mana hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam fatsoen demokrasi.

RIEKA RAHADIANA| AMIRULLAH| KODRAT