Presiden: Menteri Salah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan para menteri lamban merespons beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media. “Saya harap Saudara memberikan respons secara rasional, profesional, dan proporsional," kata Presiden sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin.

Presiden mencontohkan beberapa kasus yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Misalnya kasus remisi dan grasi untuk terpidana korupsi, penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Malaysia, dan rekening gendut milik perwira polisi.

“Yang begini-begini harus direspons, supaya publik mendapat gambaran yang utuh,” kata Presiden. "Jangan bersembunyi. Jangan diam. Jangan bilang ''Ah, daripada saya repot''."

Contoh yang diambil Presiden merupakan isu-isu kontroversial yang belakangan membelit pemerintah Yudhoyono. Sejumlah kalangan, misalnya, menganggap pemberian keringanan hukuman kepada terpidana korupsi, termasuk pembebasan Aulia Pohan yang juga besan Presiden, melemahkan perang melawan korupsi.

Presiden menegaskan hanya akan menanggapi isu-isu yang menurut dia tepat. Ini senada dengan pernyataan Yudhoyono pada acara buka bersama di Puri Cikeas, Ahad lalu. "Presiden tidak elok kalau reaktif terhadap isu-isu yang muncul setiap hari," kata Presiden di depan para politikus Partai Demokrat saat itu.

Kemarin Presiden juga mengingatkan, dalam menanggapi isu dan kritik, para menteri harus bersikap wajar. Alasan Presiden, rakyat punya hak untuk mengkritik pemerintah. “Ingin tahu, mengoreksi, menyalahkan, dan mengecam, itu hak mereka," ujar Presiden.

Dwi Riyanto Agustiar | Mustafa Silalahi | Jajang