Subsidi Bahan Bakar Minyak Akan Dibatasi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menjadwalkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai Oktober. Alasannya, pengawasan ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan dapat menghemat 800 ribu kiloliter.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, pemerintah tengah melakukan dua persiapan teknis terkait dengan pelaksanaan pembatasan subsidi BBM. Persiapan yang lain, larangan kendaraan roda empat berpelat hitam produksi tahun 2005 ke atas untuk membeli BBM bersubsidi.

"Pertamina minta SPBU melakukan sosialisasi agar pemilik kendaraan menggunakan BBM nonsubsidi," kata Hatta di kantornya kemarin. Penerapan pembatasan akan dilakukan bertahap dimulai dari Jabodetabek (Jakarta-Bohor-Depok-Tangerang-Bekasi) karena konsumsi BBM terbesar ada di wilayah ini.

Hatta memastikan besaran subsidi yang akan dibayarkan pemerintah tak akan  melebihi plafon dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menguat, sementara harga minyak mentah dunia di bawah harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude-ICP). "Dana yang tersedia masih mencukupi bila terjadi kenaikan volume," kata dia.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mempersoalkan ide pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat atau lebih dengan tahun produksi 2005 ke atas. "Saya ikut saja," ujar Agus di Kementerian Keuangan kemarin.

Agus mengatakan, saat ini ada diskusi intensif oleh BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) membahas ide pembatasan BBM bersubsidi. "Kami atau Menko Perekonomian itu sifatnya mendengarkan," katanya. Satu hal yang menjadi kepastian, lanjutnya, adalah pemerintah memang harus membatasi konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat.

Pengamat Ekonomi Aviliani menilai rencana membatasi subsidi BBM tidak realistis karena implementasinya yang sulit. "Tidak masuk akal juga pembatasan BBM berlaku untuk mobil yang dijual sesudah 2005, karena mobil semakin baru semakin irit," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Aviliani kemudian menyarankan agar pemerintah merealokasikan subsidi BBM untuk penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, subsidi sebaiknya langsung diberikan kepada individu yang berhak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui pernyataan pers pada 13 September lalu menyatakan, harga minyak mentah dan harga produk BBM di pasar dunia dalam empat bulan terakhir lebih rendah dari asumsi makro APBN-Perubahan 2010 sebesar US$ 80 per barel.

Sampai Agustus lalu, harga rata-rata ICP hanya US$ 77,20 per barel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010 menyebutkan, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 36,5 juta kiloliter.

Sedangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi pada 2010 akan membengkak 40,1-40,5 juta kiloliter.

RIEKA RAHADIANA I ANTON WILLIAM I ASWIDITIYO NEDWIKA