Fauzi Bowo Bela Diri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo merasa fokusnya terhadap kebanjiran dan kemacetan di Ibu Kota disangsikan berbagai pihak. Fauzi membela diri dengan kembali mengatakan bahwa pembangunan Kanal Banjir Timur tidak akan selesai jika ia tidak fokus.

Namun, mengenai kemacetan Fauzi tetap mengakui bahwa itu masalah sulit. “Tapi, saya tegaskan tidak ada ceritanya karena kemacetan saya tidak mampu lalu saya serahkan kewenangannya ke pemerintah pusat,” tutur Fauzi, Jumat (8/10).

Menurut Fauzi, mengatasi kemacetan di Jakarta memang di luar kewenangan pemerintah provinsi seperti kewenangan fiskal. Dia menjelaskan 17 kebijakan mengatasi kemacetan yang telah disusunnya sebagian besar kewenangan induknya ada di Pemprov DKI dan kewenangan penunjangnya ada di pemerintah pusat.

“Mengurusi Jakarta itu bukan seperti bikin kerak telor, tidak bisa instan. Kewenangan penunjangnya tidak ada di kami, bagaimana kami bisa kerjakan,” ujar Fauzi.

Pada sisa dua tahun pemerintahannya, Fauzi mengklaim tetap berfokus melayani masyarakat terutama masalah banjir dan kemacetan. Terhadap kemacetan, dia memastikan beroperasinya Mass Rapid Transit pada 2016 karena kewenangannya ada di Pemprov DKI dan PT MRT. “Hambatannya terletak pada pembebasan tanah," ucapnya.

Fauzi berharap Undang-Undang Pertanahan yang baru tahun ini tentang pembebasan tanah untuk kepentingan infrastruktur umum bisa banyak membantu. Selain itu, ditopang dengan pembangunan Jalan Lingkar Luar W-2 dari Kembangan, Jakarta Barat ke Ulu Jami, Jakarta Selatan.

Pengamat tata kota Ridwan Kamil menilai sudah ada langkah maju yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal penanganan banjir. "Sebenarnya sudah ada perbaikan. Kan ada Kanal Banjir Timur. Cuma memang efeknya belum terasa," kata Ridwan saat dihubungi, Kamis (7/10) malam.

Meski begitu, menurutnya, bukan berarti tugas Pemerintah DKI dalam menangani banjir sudah selesai. "Masalah banjir tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu risiko yang harus diselesaikan sebagai pemimpin. Masyarakat memilih seseorang menjadi pemimpin kan karena percaya dia bisa membawa perubahan."

Dalam penanganan banjir, pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi untuk tiga hal. "Bagaimana air bisa kembali ke tanah, drainase berfungsi dengan baik, serta pencemaran yang membuat sungai jadi dangkal bisa dicarikan jalan keluar," sebutnya.

Sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai upaya pemerintah DKI menangani banjir belum optimal. Alasannya, pemerintah tidak menyiapkan dengan baik perencanaan penanganan banjir jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Walhi Ubaidillah, setiap tahunnya Pemerintah DKI diguyur dana penanganan banjir hingga ratusan miliar. "Nah itu harusnya dikelola dengan baik. Harus ada keputusan yang jelas, mana saja daerah yang perlu ditangani," kata dia.

Seharusnya, kata dia, untuk jangka pendek pemerintah membenahi drainase. "Nggak perlu seluruhnya, tapi cukup yang sudah rawan dan tidak berfungsi, baik yang ada di pemukiman maupun di jalan," ujarnya.

Sejumlah 48 situ yang ada di Jakarta, menurutnya, juga harus dinormalisasi. "Dari 48 situ kan ada yang potensial untuk menjaga keseimbangan hidrologi Jakarta," kata Ubaidillah.

Senada dengan Ubaidillah, pakar tata kota Marco Kusumawijaya menilai langkah-langkah Pemda dalam menangani banjir belum efektif. "Kanal Banjir Timur sudah jadi, tapi itu hanya menolong sebagian. Masih ada saluran-saluran yang belum digaruk," katanya.

Untuk jangka panjang, Marco menyarankan Pemda DKI mengintegrasikan penanganan hulu dan hilir. "Dan penanganan tersebut juga harus dikukuhkan dalam peraturan daerah," ujar Marco.

RENNY FITRIA SARI l ISMA SAVITRI