Saham Krakatau Steel, Kemurahan Atau Kemahalan?

TEMPO Interaktif, Jakarta - Proses rencana penjualan saham Krakatau Steel (Persero) terus menuai kontroversi. Dewan Perwakilan Rakyat mendesak dilakukannya investigasi seputar penetapan harga yang dinilai sangat murah dari penjualan aset negara.

Anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN Chandra Tirta Widjaja mengatakan pemerintah harus mengusut kejanggalan dalam rencana penjualan saham itu. "Harus transparan siapa juga alokasi pembeli nantinya," ujarnya di Jakarta, Senin (1/11).

DPR, kata Chandra, siap mendukung upaya pengungkapan penetapan harga murah dari pemerintah. Ada kerugian negara yang ditengarai dalam persoalan penjualan saham Krakatau Steel. "Potensi itu tinggi, oleh karenanya pembatalan itu harus," katanya.

Sebelumnya, banyak kritik dalam penjualan saham perdana milik BUMN Krakatau Steel. Banyak kalangan menilai harga Rp 850 per lembar saham adalah aksi menjual murah aset bangsa. Namun belakangan Kementerian BUMN melakukan revisi terhadap nilai saham industri baja nasional itu.

Marwan Batubara, pengamat dari Indonesian Resources Studies mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera membatalkan rencana penjualan saham Krakatau Steel. Selain itu, pemerintah juga didesak agar tidak memprivatisasi. "Banyak orang lingkar pengambilan keputusan yang mengambil keuntungan dari penjualan saham," ujarnya.

Pembatalan saham memang memiliki konsekuensi. Namun kata Marwan, demi kepentingan negara itu harus dilakukan. "Presiden juga harus usut rangkaian penyelewengannya," ujarnya. Dia pun mengatakan, "Keputusan menjual murah berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara."

Jika Krakatau Steel membutuhkan dana segar untuk melanjutkan kehidupan bisnisnya, kata Marwan, bukan melulu dengan cara menjual saham. Bisa juga melalu utang. "Pemerintah harus bisa menyelamatkan industri strategis milik negara ini," ujarnya.

Dosen dari Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas, Adler Haymans Manurung, meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara transparan terkait rencana penawaran saham awal (IPO) Krakatau Steel.

"Pemerintah harus transparan, khususnya tentang harga saham Krakatau Steel yang ditetapkan," katanya, Senin (1/11).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga saham Krakatau Steel senilai Rp 850 per lembar. Menurut Presiden Direktur PT Mandiri Sekuritas Harry M. Supoyo pekan lalu, dalam penetapan harga pemerintah juga membandingkan dengan harga saham industri baja lainnya. Selain itu, Price Earning Ratio (P/E Ratio) yang ditetapkan untuk Krakatau Steel yaitu 9,9 kali, dinilai masih lebih tinggi dari Posco atau Tata Steel.

Harga saham Krakatau Steel yang ditetapkan tersebut dinilai Adler terlalu murah. Dalam hal ini, Adler membandingkan P/E Ratio Krakatau Steel dengan dengan industri sejenis, seperti SAIL (India) dengan P/E Ratio di 2010 sebesar 12,5 kali, Bluescope Steel (Australia) 32,2 kali, Bao Steel (China) 15,2 kali, Wuhan (Cina) 12,8 kali, dan Nippon Steel (Jepang) 12,1 kali.

Dari perbandingan tersebut, menurut Adler, harga yang wajar untuk saham Krakatau Steel adalah Rp 1100 per lembar dengan P/E Ratio antara 11-12 kali. "Sama dengan market luar negeri. Itu wajar dong," kata Adler. Bahkan, dia memperkirakan harga saham Krakatau Steel di 2011 bisa mencapai Rp 2000 per lembar.

Menurut dia, dengan harga yang sudah ditetapkan, sudah terlambat bagi pemerintah untuk mengubah harga, karena pemerintah akan terkesan tidak konsisten di mata investor. "Lebih baik buka siapa pembelinya. Porsi asingnya juga jangan dijual, jual lokal semua," katanya.

Adler juga menilai ada beberapa hal yang diperkirakan menjadi alasan rendahnya harga yang ditetapkan untuk saham Krakatau Steel. Pertama, umumnya belum ada underwriter yang menjual sahamnya pada harga yang wajar. Biasanya harga yang ditawarkan selalu lebih rendah.

Kedua, sisi strategis industri baja Krakatau Steel tidak menjadi pertimbangan saat pemerintah melakukan valuasi. Ketiga, kemungkinan ada intervensi pihak lain. Keempat, tidak transparannya pemerintah terkait kualitas Krakatau Steel.

Krakatau Steel dinilai Adler sebagai industri baja strategis yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Melihat besarnya kebutuhan pasar, profit Krakatau Steel diperkirakan akan meningkat di masa mendatang kalau dikelola dengan baik.

Lebih jauh, menurut dia, jika Krakatau Steel membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, seharusnya IPO adalah pilihan terakhir untuk mencari dana. "Yang utama dengan pembiayaan internal. Kedua, dengan pinjaman. Ketiga, baru dengan IPO. Saya rasa Krakatau Steel tidak mungkin susah mencari pinjaman," katanya.

SANDY INDRA PRATAMA l EVANA DEWI