Mobil Pribadi Sedot Separuh Jatah Premium

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah membantah tudingan kebijakan pembatasan Premium tidak memihak nelayan dan pengusaha kecil. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan, pemakai Premium terbanyak justru dilakukan pemilik mobil pribadi, yang umumnya dari kalangan menengah ke atas.

Tahun ini pemerintah menyediakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi, terdiri atas Premium dan solar sebanyak 36,5 juta kiloliter. Namun stok solar diperkirakan habis pada 15 November dan Premium diprediksi ludes pada 3 Desember. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pemerintah yang akan menambah stok menjadi 38,37 juta kiloliter.

"Sekitar 90 persen realisasi penggunaan BBM bersubsidi untuk transportasi darat (termasuk mobil). Transportasi air hanya 1 persen, perikanan 3 persen, dan rumah tangga 6 persen," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Senin lalu. Bahkan mobil pribadi menyedot lebih dari separuh jatah Premium untuk transportasi darat.

Dari realisasi penggunaan Premium oleh transportasi darat, mobil pribadi menyerap 53 persen, sepeda motor 40 persen, angkutan umum 3 persen, dan angkutan barang sebesar 4 persen. Karena itulah, kata Priyono, pemerintah perlu membatasi Premium bagi kendaraan pelat hitam atau mobil pribadi. "Itu data saja. Bukan domain BPH Migas. Kami hanya menyampaikan data untuk bahan pertimbangan," ujarnya.

Wilayah yang paling banyak menghabiskan Premium adalah Jawa dan Bali, dengan total konsumsi 41 persen dari alokasi 36,5 juta kiloliter. Disusul Jakarta dan sekitarnya (18 persen), Sumatera (18 persen), Indonesia bagian timur (10 persen), Kalimantan (5 persen), kota besar di Sumatera dan Kalimantan (masing-masing 4 persen), serta Nusa Tenggara (2 persen).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pekan lalu memutuskan akan membatasi pemakaian Premium bagi kendaraan pelat hitam mulai tahun depan, kecuali kendaraan roda dua dan nelayan. Kebijakan ini diambil karena tak membutuhkan infrastruktur yang rumit dibanding opsi pembatasan untuk kendaraan produksi tahun 2005 ke atas.

Pembatasan tahap pertama berlaku di Jakarta dan sekitarnya pada Januari 2011. Setelah setahun, 500 ribu kiloliter BBM bersubsidi dapat dihemat dari kawasan ini. Pembatasan tahap kedua berlaku di wilayah Jawa dan Bali mulai 1 Juli 2011. Diperkirakan 4 juta kiloliter dapat dihemat dari wilayah tersebut.

Kementerian Keuangan akan mengkaji potensi penghematan anggaran sesungguhnya yang akan diperoleh dari rencana pembatasan itu. "Kami menunggu angka pasti dari Kementerian Energi dan BPH Migas," ujar pelaksana jabatan sementara Badan Kebijakan Fiskal, Agus Suprijanto.

Tapi sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan potensi penghematan anggaran mencapai Rp 28 triliun, atau setara dengan 14 juta kiloliter BBM bersubsidi. Proyeksi tersebut akan terealisasi jika pembatasan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Priyono menegaskan, dari 768 pompa bensin di Jakarta dan sekitarnya, sebanyak 546 pompa bensin siap menjual BBM nonsubsidi, semisal Pertamax. Sedangkan 174 pompa bensin akan mengubah tangki pendam dari Premium ke Pertamax. Sisanya masih memerlukan investasi tangki.

ANTON WILLIAM | GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait: 

 2013 Indonesia Bebas Bahan Bakar Bersubsidi

 Kementerian Keuangan Kaji Potensi Penghematan Anggaran Subsidi BBM

 Pemilik Mobil Pribadi Keberatan BBM Bersubsidi Dibatasi