Infrastruktur Pertamax Tak Siap

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketidaksiapan infrastruktur juga menjadi kendala pembatasan konsumsi bahan bakar bersubsidi. Juru bicara PT Pertamina, Mochammad Harun, menyatakan pihaknya butuh waktu tiga sampai enam bulan untuk melakukan persiapan. "Kami perlu penyesuaian infrastruktur," katanya.

Harun menjelaskan, beberapa pompa bensin perlu waktu untuk mengubah tangki timbun guna menampung bahan bakar nonsubsidi. Saat ini konsumsi rata-rata Premium mencapai 65 ribu kiloliter per hari, sedangkan Pertamax hanya 2.000 kiloliter.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Tubagus Haryono, mengatakan pembatasan harus dilakukan untuk menghemat anggaran. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen dan pertambahan jumlah kendaraan 2 persen, tahun depan konsumsi bahan bakar bakal menyentuh 40 juta kiloliter. "Kalau tidak dibatasi, uang negara akan habis di jalan."

Sementara itu, rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi (Premium) mulai awal tahun depan bisa dipastikan batal diterapkan. Sampai kini pemerintah belum menyampaikan rencana pembatasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Jadi, enggak mungkin tanggal 1 Januari bisa diterapkan. Besok (hari ini) baru pembahasan awal mengenai hal ini," kata anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha, kemarin. Rapat itu hanya akan menampung rencana pemerintah mengenai pembatasan.

Jadi, kata Satya, rapat tersebut bukan finalisasi penetapan pembatasan. Dia menegaskan, tanpa persetujuan Dewan, kebijakan pemerintah tak bisa diterapkan. "Ini sudah bukan zaman Soeharto, di mana setiap ucapan Menteri Perekonomian pasti selalu terwujud."

Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh sebelumnya mengusulkan agar rapat itu dilakukan tertutup. Namun permintaan itu ditentang anggota Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismayatun. "Ini tidak adil, karena pemerintah sudah berwacana di media massa sejak lama. Kenapa sekarang mereka minta rapat tertutup?"

Dia khawatir rapat tertutup hanya membuka peluang kongkalikong antara pemerintah dan Dewan mengenai usulan pemerintah. Rencana itu dinilai tidak jelas karena belum pernah diusulkan kepada Dewan. "Pembatasan itu sama saja dengan menaikkan harga bahan bakar subsidi," katanya.

ALI NY | ROSALINA | SORTA TOBING | GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait:

• Untuk Pembatasan BBM Bersubsidi, Pertamina Butuh Waktu Enam Bulan
• BPH Migas: Tanpa Pembatasan Subsidi, Uang Negara Habis di Jalan
• Pemerintah Dinilai Belum Siap Terapkan Pembatasan BBM Bersubsidi