PSSI Wajib Buka Laporan Keuangan

TEMPO Interaktif, Semarang - Komisi Informasi Pusat menyatakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) wajib membuka laporan keuangannya kepada publik. Menurut anggota Komisi, Amiruddin, PSSI semestinya menyampaikan pengumuman laporan keuangan itu enam bulan sekali.

"PSSI itu badan publik," kata Amiruddin. Organisasi itu masuk kriteria badan publik seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni memiliki badan hukum, menggunakan sumbangan dari masyarakat, menerima uang dari luar negeri, serta menerima anggaran dari uang negara (APBN/APBD). PSSI selama ini menerima miliaran rupiah uang negara. Organisasi tersebut juga menerima uang rakyat.

Pernyataan Amiruddin itu disampaikan menanggapi desakan masyarakat terhadap PSSI agar membuka pengelolaan anggarannya. Salah satu yang mendesak adalah gerakan Save Our Soccer, yang antara lain melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kelompok suporter Persija (Jakmania).

Mereka kecewa terhadap organisasi yang dipimpin Nurdin Halid itu. Selama bertahun-tahun PSSI menerima dana negara, tapi prestasi sepak bola nasional jeblok. Bukti kegagalan PSSI adalah Indonesia kandas di Piala AFF 2010. Setelah kekalahan itu, PSSI malah sibuk meributkan kehadiran Liga Primer Indonesia, yang berusaha memajukan prestasi sepak bola nasional.

ICW memperkirakan tahun lalu PSSI menerima Rp 20 miliar dari ABPN Perubahan. Sedangkan pada tahun ini, anggaran untuk PSSI mencapai Rp 80 miliar. Angka itu belum termasuk kucuran anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap klub-klub, yang besarnya bisa mencapai Rp 10-12 miliar per tahun. ICW menyayangkan pengelolaan keuangan PSSI yang tak transparan. Lembaga ini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan. "Sepak bola harus jadi agenda utama (pemeriksaan) mereka," ujar Danang Widoyoko, Koordinator ICW.

Koalisi Save Our Soccer akan membuka pos pengaduan tentang PSSI. Mereka berharap bisa mengumpulkan seribu lembar aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke PSSI pada 17 Januari mendatang.

Bendahara PSSI Achsanul Qosasi menyatakan belum pernah menerima permintaan dari mana pun soal informasi anggaran. "Kalau publik meminta, apalagi itu dari masyarakat suporter sepak bola, kami akan memberikan. Kok baru sekarang, dulu-dulu tidak pernah," katanya kemarin. Ia menyatakan akses terhadap informasi anggaran itu juga bisa didapat saat Kongres PSSI, yang akan digelar 10 hari lagi di Bali.

Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin berjanji akan menelisik PSSI. Dia mengatakan uang negara yang diterima PSSI maupun klub dari pemerintah daerah kerap tidak jelas pertanggungjawabannya. "Itu prioritas kami awal tahun ini. Karena dananya kan bisa mencapai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar," kata Jasin akhir pekan lalu.

ROFIUDDIN | ARYANI KRISTANTI | NURDIN | REZA

Berita terkait: 

• PSSI: Kami Terbuka Soal Anggaran
• PSSI Jateng Anggap Laporan Keuangan PSSI Wajar
• BPK dan KPK Didesak Usut PSSI