Posko Anti Kebohongan Kebanjiran Pengaduan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Posko Anti Kebohongan Pemerintah baru dideklarasikan tiga hari lalu. Namun, apresiasi masyarakat terhadap posko yang digagas para tokoh lintas agama itu sangat tinggi.

Banyak lembaga sosial masyarakat bersedia membuka posko di kantornya masing-masing. Hingga Jumat (21/1), kata Anggota Badan Pekerja Endang Tirtana, sudah ada 20 posko resmi di dalam dan di luar negeri.
 
Keluhan yang datang pun tak kalah banyak. Saat ini, panitia telah menerima 25 pengaduan masyarakat. Keluhan disampaikan lewat surat pos, pesan singkat, datang langsung, atau melalui surat elektronik atau email ke posko Pusat Anti Kebohongan Pemerintah.

Posko pusat berada di kantor Ma''arif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor 06, Jakarta Selatan. Di depan kantor sekretariat, tampak terpasang spanduk warna putih dengan tulisan warna hitam-merah: Rumah Pengaduan Kebohongan Publik, Badan Pekerja Gerakan Tokok Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik.

Ide membuka posko anti kebohongan ini muncul setelah sejumlah tokoh lintas agama merilis 18 poin kebohongan Pemerintah di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor PP Muhammadiyah, pada 10 Januari lalu.

Aksi itu memantik reaksi Presiden yang merasa tersinggung atas tudingan telah berbohong dalam menyampaikan laporan agenda kerja pemerintah. Di antaranya, laporan soal angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, dan sejumlah kasus lingkungan seperti semburan lumpur Lapindo.

Presiden lantas mengundang sejumlah tokoh tersebut, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsudin dan Romo Franz Magnis Suseno ke Istana Negara, pada 17 Januari lalu.

Setelah pertemuan itu, Ma''arif Institute menerima banyak telepon dan pesan singkat dari warga yang mendukung aksi tokoh lintas agama. Dari banyaknya dukungan itu, sekitar 30 anggota badan pekerja Ma''arif Institute kemudian sepakat membuka Posko Anti Kebohongan Pemerintah. "Semua hal yang menyangkut kebohongan perangkat pemerintah bisa diadukan lewat posko ini," kata Theopilus Bela, Sekretaris Jenderal Indonesian Commitee on Religions for Peace, Kamis (20/1).

Endang mengatakan, keluhan yang masuk beragam. Di antaranya, aduan masyarakat dari wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam laporan yang disampaikan langsung ke posko pusat, disebutkan ada 162 penyandang tunanetra di wilayah itu tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) pada 2009. Padahal mereka terdaftar dan diverifikasi sebagai warga miskin. "Data mereka sebagai penerima BLT tiba-tiba menghilang, saya kira ini salah satu bentuk pembohongan publik," kata Endang kepada Tempo, di kantor Ma''arif Institute, Jumat (21/1).

Menurut dia, pengaduan yang diterima berkisar persoalan warga yang dirugikan pemerintah atau diperlakukan secara tidak adil dalam pengambilan keputusan.  Puluhan pengaduan itu kini tengah diverifikasi datanya.

Endang mengingatkan, warga yang hendak memberikan laporan harus membawa data lengkap terkait keluhannya. Seperti kasus BLT, nama korban haru lengkap, memiliki bukti tertulis, dan siapa pelakunya. "Kami tidak ingin muncul penafsiran bahwa laporan yang masuk bohong, harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Melihat tingginya apresiasi warga, badan pekerja akan membentuk tim kecil 3-4 orang yang khusus menerima pengaduan. Tim kecil itu mulai efektif bekerja Senin (24/1) nanti. Semua keluhan ditampung, lalu diserahkan ke badan pekerja untuk dikompilasi menjadi data.

Data tersebut kemudian disampaikan kepada tokoh lintas agama dan pemerintah. Badan pekerja juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa semua keluhan telah disampaikan kepada pemerintah. "Harapannya, dari keluhan itu pemerintah mendapat masukan kondisi di masyarakat yang sebenarnya, lalu ada tindakan konkret untuk melakukan perbaikan," kata Endang.

Posko Anti Kebohongan Pemerintah, Endang melanjutkan, hadir untuk mendorong warga supaya berani menyampaikan keluhan mengenai kinerja pemerintah, dari tingkat rukun tetangga sampai Presiden.


HAMLUDDIN 

Berita Terkait:

Presiden: Capaian Program Pemerintah Bukan Kebohongan

Inilah Lokasi Posko Anti Kebohongan