Aburizal: Golkar Tak Bisa Mundur

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, partainya tidak akan mundur berkaitan dengan hak angket pajak. Sikap Golkar itu berlawanan dengan keputusan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, yang pada Rabu lalu memutuskan tidak mendukung penggunaan hak angket pajak DPR.

"Waktu kami diajak maju, ya, kami maju, sekarang enggak bisa mundur lagi," kata pria yang akrab disapa Ical ini di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

Ical mengatakan, kalau Golkar mundur, justru akan menimbulkan fitnah. "Kalau mundur, nanti benar disangka ada masalah pajak. Kalau kami mundur, nanti (dikira) ada sesuatu, ada kolusi dengan Presiden," ujarnya.

Menurut dia, Golkar mendukung hak angket pajak karena langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah perpajakan. Golkar berharap, dengan adanya hak angket pajak, kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan seratusan perusahaan yang pernah ditanganinya bisa dibuka lebar-lebar.

Soal perbedaan sikap antara Golkar dan Setgab, ujar Ical, tak jadi masalah karena kedudukan tiap partai sama. Menurut dia, hubungan Golkar dengan Demokrat pun tetap harmonis. "Koalisi tetap teguh," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, partainya siap menerima sanksi dari Setgab karena berkukuh mendukung penggunaan hak angket pajak. "Ya, silakan (dijatuhkan sanksi), kan Setgab bukan didesain untuk menyamakan semua pandangan," katanya kemarin.

Menurut Priyo, Golkar memutuskan mendukung angket pajak agar negara memberantas mafia pajak dan supaya tidak ada lagi saling tuduh dalam kasus pajak. "Selama ini kami diserang dan jadi sasaran tembak dari pihak-pihak, termasuk yang tergabung di Setgab," ujarnya. Gayus dalam persidangan memang mengaku menangani tiga perusahaan dari Grup Bakrie. Belakangan, perkataan ini dianulir oleh Gayus sendiri.

Priyo mengatakan seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas sikap Golkar itu. Sebab, kata dia, Golkar juga tidak akan menggoyang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami merasa bersalah jika kami ikut-ikut menggoyang Yudhoyono," kata dia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memikirkan sanksi untuk Golkar.

AMIRULLAH | MAHARDIKA SATRIA HADI | DWI RIYANTO AGUSTIAR | SAPTO Y

Berita terkait:

• Mubarok: Koalisi Akan Dipertahankan Meski Tak Maksimal
• Mubarok: Kepentingan Golkar di Angket Mafia Pajak untuk Lindungi Ical
• Akbar: Hubungan Ical-SBY Baik-baik Saja