Menteri PKS dan Golkar Terancam

TEMPO Interaktif, Jakarta - Para menteri dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berada di ujung tanduk setelah kedua partai itu menjadi motor utama pengusul penggunaan hak angket atas kasus mafia pajak di Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski usul itu berhasil dihentikan dalam rapat paripurna DPR dua hari lalu, pembangkangan tersebut membuat para petinggi Partai Demokrat merasa koalisi dengan kedua partai itu harus ditinjau ulang.

"Seperti ikatan keluarga, suami-istri tentu akan berpikir apakah rumah tangga seperti ini perlu dipertahankan," ujar anggota Dewan Pembina Demokrat yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan soal sikap partainya terhadap pembangkangan Golkar dan PKS.

"Memang harus ada evaluasi. Menjadi lucu kalau namanya koalisi namun sering berseberangan," kata Sekretaris Dewan Pembina Demokrat, Andi Alifian Mallarangeng, di Jakarta kemarin.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menduga evaluasi itu akan berbuntut perombakan kabinet. Dalam hal ini, posisi menteri dari PKS lebih rentan tersingkir. "Jumlah 106 kursi Golkar di parlemen masih sangat dibutuhkan Demokrat," katanya.

Andi enggan menanggapi dugaan Yunarto. "Itu kewenangan Presiden," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai evaluasi terhadap koalisi sudah sewajarnya. Namun, menurut Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin dan Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS, evaluasi itu diyakini tak akan berujung pada pemecatan kader mereka di kabinet.

EKO ARI | JOBPIE SUGIHARTO | M. TAUFIK | AHMAD RAFIQ | DWI WIYANA

Berita terkait:

• Suswono dan Tifatul Tak Risau Jika Dicopot
• Kelanjutan Koalisi, Golkar Tunggu Sikap Demokrat
• Golkar Mengaku Dipepet di Menit Akhir