Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Harian Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menyangkal adanya perpecahan di tubuh partainya. Hal itu disampaikannya kepada pers di Jakarta, seusai temu wicara Balitbang di Jakarta, Jumat (25/1) sore. Dia juga menampik tudingan adanya perseteruan antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Kwik Kian Gie dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. “Yang ada itu perbedaan pendapat, itu wajar, lagipula Pak Kwik kan sudah menyatakan juga,” tuturnya. Tarto menilai bahwa munculnya persepsi semacam itu karena ada arus komunikasi dengan publik yang terputus selama ini. Untuk itulah, Balitbang DPP PDIP hari ini mengadakan pertemuan dengan para pers untuk mencari solusi bagi lancarnya kembali saluran informasi dari partai ke publik. “Sehingga kita punya opini atau pemikiran, misalnya bahwa sebetulnya tidak terjadi perpecahan, bisa sampai ke masyarakat,” tutur dia. Persoalan yang terjadi, menurut Tarto, hanya bagaikan tangan kanan dan tangan kiri, ada yang good luck, ada yang bad luck. “Tapi semua kan bisa kita sinergikan sehingga hasilnya baik,” ujarnya. Ketua Umum PDIP sendiri, Megawati Sukarnoputri, lanjut Tarto, tidak memberi komentar apa-apa terhadap hal itu. “Karena memang kejadiannya tidak setragis itu,” ujar dia. Lebih lanjut Tarto sendiri menjelaskan bahwa dirinya selaku Ketua Balitbang tidak bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang mengikat mengenai sikap partai. Mengenai sikap PDIP yang tidak jelas terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus non budjeter Bulog, Tarto tidak bersedia berkomentar banyak. Menurut dia Balitbang memang memiliki masukan-masukan mengenai masalah itu. Namun sikap akhir, lanjut dia, tetap ada di tangan fraksi. “Tapi masukan-masukan itu tentunya tidak akan kita berikan keluar, kecuali ke Fraksi PDIP di DPR,” kata Tarto mengelak. Sementara kalau ditanya mengenai kebijakan partai mengenai pansus itu, Tarto mengatakan bahwa keputusan ada di tangan ketua umum DPP, yaitu Megawati sendiri. Saat disinggung pernyataan Megawati beberapa waktu yang lalu bahwa dirinya lebih mementingkan proses hukum didahulukan terhadap kasus itu, Tarto tidak bersedia berkomentar banyak. Menurutnya kalau hal itu bisa berjalan baik, “Kan supremasinya sudah jalan.” Artinya, lanjut Tarto, keenam program pemerintahan Megawati sudah berjalan. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)
Iklan
