Mengapa Diky Chandra ''Ngotot'' Mundur  

TEMPO.CO, Garut - Wakil Bupati Garut Diky Chandra menyatakan pengunduran dirinya tidak dilakukan secara mendadak. Bahkan dia mengaku telah berulang kali mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Aceng HM Fikri. Namun permintaan itu selalu ditolak.

“Ya, ini bisa dikatakan klimaksnya,” ujar Diky saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 9 September 2011.

Diky merasa selama ini dia tidak cocok dengan Bupati Aceng, terutama dalam hal pandangan dan prinsip kepemimpinan untuk mensejahterakan masyarakat Garut.

Selama 2,5 tahun menjabat, telah berulang kali dilakukan usaha untuk mensinkronkan antara Bupati dan Wakil Bupati, baik oleh unsur pimpinan daerah maupun oleh lembaga kemasyarakatan. Namun tetap tidak membuahkan hasil.

Diky juga menjelaskan, pengunduran dirinya karena merasa tidak mampu menjadi seorang pemimpin dalam menjalankan amat masyarakat. Dia juga mengaku tidak sanggup mengimbangi pola kepemimpinan yang ada. Bahkan Diky mengaku jengkel terhadap kondisi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Garut. Banyak di antara pegawai yang ingin mendapatkan jabatan dengan cara membayar sejumlah uang.

Selain itu, Diky juga kecewa terhadap sikap Bupati Garut Aceng HM Fikri yang masuk menjadi pengurus Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Padahal pasangan Aceng dan Diky maju menjadi kepala daerah dari jalur independen. Namun, Diky mengaku pengunduran dirinya bukan semata dipicu oleh langkah Bupati Aceng yang tidak konsisten tersebut.

Diky mengakui akibat hubungan kepemimpinan yang tidak harmonis, proses pembangunan di Garut mengalami kemunduran. Diky mencontohkan banyak kebijakan pemerintah yang lambat. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga miskin tidak maksimal akibat pendataan pendataan warga miskin yang tidak akurat.

Contoh lainnya adalah tidak signifikannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah banyak yang tidak tercapai. “Alasan saya mengundurkan diri tidak didasarkan kebencian, tapi ini bentuk kesadaran dan ketidaksanggupan saya dalam mengimbangi pola kepemimpinan yang ada,” ujar Diky.

Itu sebabnya Diky meminta masyarakat untuk memahami langkah yang diambilnya. Dia juga berharap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengabulkan permohonan pengunduran dirinya. Sebab bila kondisi ini terus dipaksakan akan berdampak buruk terhadap produk kebijakan pembangunan Kabupaten Garut.

Aceng mengatakan alasan pengunduran Diky dari jabatannya bukan karena hubungan yang tidak harmonis dengan dia. Melainkan karena tidak bersinergi dengan unsur pimpinan daerah, seperti dengan Kepala Kepolisian Resort Garut, Kepala Kejaksaan Negeri dan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0611 Garut. Alasan itu diketahui dari isi surat pengunduran diri Diky yang dilayangkan ke Bupati Aceng dan DPRD Garut.

Menurut dia, hubungannya dengan Diky selama ini berjalan harmonis. Begitu juga dalam menjalankan pembagian tugas pemerintahan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Kendati demikian, Aceng meminta agar Diky tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah unsur pimpinan daerah melakukan rapat koordinasi di ruang Bupati Garut pada Rabu malam kemarin. Bahkan Aceng pun telah berusaha untuk membujuk Diky untuk mengurungkan niatnya. Namun sampai saat ini belum ada jawaban.

“Mengundurkan diri belum tentu lebih baik dari pada bertahan menjalankan tugas pengabdian kepada pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Garut Government Watch (GGW) Agus Rustandi, menilai, Diky Chandra layak mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut. Alasannya karena selama kepemimpinannya dengan Bupati Aceng Fikri tidak ada satu pun prestasi yang berdampak terhadap pembangunan masyarakat, terutama dalam hal perekonomian.

Agus mencontohkan program kegiatan yang sering dilakukan Diky seperti dalam bidang kesenian dan pariwisata belum memberikan dampak yang positif. Baik dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Garut maupun peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, pengawasan internal pemerintahan yang mestinya menjadi tugas Wakil Bupati tidak dijalankan Diky Chandra. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya temuan penyimpangan keuangan daerah dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. “Kalau sudah tidak mampu memenuhi janji politik ya mundur saja, tapi harus dua-duanya dengan Bupati tidak hanya Diky,” ujar Agus.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait:

Diky Chandra: Niat Mundur Saya Sudah Bulat

Mendagri Minta Aceng dan Diky Berdialog