foto

TEMPO/ Gunawan Wicaksono



KPK Didesak Bongkar Korupsi Badan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tak hanya menuai kecaman. Sejumlah kalangan pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi terus maju membongkar dugaan korupsi di alat kelengkapan DPR itu.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis meminta KPK tidak mundur dalam mengungkap sepak terjang para pentolan Badan Anggaran. "Sejauh KPK memeriksa berdasarkan bukti, tidak perlu takut," kata dia melalui telepon kemarin.

Rabu lalu KPK memanggil empat pemimpin Badan Anggaran untuk bersaksi dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tindakan KPK membuat politikus di Badan Anggaran berang. Sore harinya, Badan Anggaran menghentikan pembahasan RAPBN 2012, yang harus disahkan pada Oktober nanti.

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan dugaan persekongkolan di Badan Anggaran sangat penting dibongkar. Bila KPK hanya menguber-uber birokrat dan pelaksana teknis di kementerian, "Sumber korupsi bisa tidak terbongkar."

Ade pun sepakat dengan usulan sejumlah kalangan agar rekening anggota Badan Anggaran diungkap. Kalau bisa, kata Ade, "Lacak sampai partai, karena mereka bekerja bukan hanya untuk pribadi."

Dukungan bagi KPK pun datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, mengatakan langkah KPK memanggil pemimpin Badan Anggaran sudah tepat. Menurut analisis Fitra, kasus suap di Kementerian Transmigrasi hanya merupakan ujung yang tampak dari permainan tersembunyi di Badan Anggaran.

Yuna pun meminta KPK tidak terpancing oleh manuver politikus Senayan. "Jangan mencampuradukkan urusan politik dan penegakan hukum," ujar Yuna.

Ketua Badan Kehormatan DPR Mohammad Prakosa menilai Badan Anggaran melanggar kode etik jika terus memboikot pembahasan RAPBN 2012. Soalnya, pembahasan RAPBN sudah diamanatkan undang-undang kepada Badan Anggaran. "Kalau tidak dijalankan, itu lari dari tanggung jawab," kata Prakosa kemarin.

RIRIN AGUSTIA | MAHARDIKA SATRIA HADI



Berita terkait:



DPR Diminta Copot Pimpinan Badan Anggaran



Boikot DPR Indikasi Ketakutan Mafia Anggaran



Anis Matta: Calo Anggaran Ada di Mana-mana




  • Send
  • Print