TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Se-Indonesia (ADKSI) menolak revisi UU Otonomi Daerah. Sekretaris Umum ADKSI, Taba Iskandar, seusai bertemu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa perubahan ini tidak sesuai dengan data empirik. Taba, yang mengungkapkan keberatan dalam rombongan 15 orang yang dipimpin oleh Ali Anafia, mengatakan hingga saat ini Departemen Dalam Negeri belum pernah membicarakan dengan daerahm tentang kegagalan-kegagalan otonomi daerah. “Ini sekarang hanya menunjukkan kasus di beberapa daerah. Draft Depdagri nyata-nyata mengarah pada sentralisasi. Malah, lebih buruk, dari UU Nomor 5 tahun 1974,” kata dia kepada wartawan usai menemui Menko Polkam. Taba mengatakan Menko Polkam menyambut positif desakan mereka. Ada beberapa pesan Menko Polkam mengenai proses character buliding, national state, national building yang harus mengedepankan kesatuan. Artinya, lanjut dia, meskipun terjadi perbedaan di pemerintahan daerah tetap mengedepankan persatuan kesatuan sekalipun harus merevisi UU. (Eduardus Karel Dewanto-Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi
50 detik lalu
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi
Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025
3 menit lalu
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025
TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ogah Nasdem Jadi Oposisi, Surya Paloh Bilang Bersama Pemerintah Lebih Baik
9 menit lalu
Ogah Nasdem Jadi Oposisi, Surya Paloh Bilang Bersama Pemerintah Lebih Baik
Menurut Surya Paloh, keputusan bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Paloh menegaskan itu adalah pilihan NasDem.
Polisi Ungkap Identitas Mayat dalam Koper di Bekasi, Karyawati asal Bandung
11 menit lalu
Polisi Ungkap Identitas Mayat dalam Koper di Bekasi, Karyawati asal Bandung
Polda Metro Jaya mengungkap identitas mayat dalam koper yang ditemukan di semak belukar di Jalan Kalimalang, Desa Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi
Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187
16 menit lalu
Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187
Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.
Perankan Glenn Fredly, Marthino Lio Dianggap sebagai Ayah oleh Gewa
17 menit lalu
Perankan Glenn Fredly, Marthino Lio Dianggap sebagai Ayah oleh Gewa
Marthino Lio sangat dekat dengan Gewa, putri semata wayang mendiang Glenn Fredly, yang kini memanggilnya dengan sebutan Ayah Lio.
Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Ini Pilihan Saya, Pilihan NasDem
18 menit lalu
Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Ini Pilihan Saya, Pilihan NasDem
Surya Paloh mengaku sudah melewati proses perenungan yang panjang sebelum memutuskan hal tersebut.
PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi
19 menit lalu
PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi
PM Spanyol Pedro Sanchez adalah pendukung utama Palestina. Ia memutuskan untuk cuti sementara usai istrinya dituduh korupsi.
Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara
19 menit lalu
Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara
Windu Aji Sutanto terbukti korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining 2021-2023 di pertambangan nikel
Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan
25 menit lalu
Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan
BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.
