Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, membantah dirinya akan mundur jika pemerintah memutuskan perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Bila terjadi perbedaan pendapat, dirinya bisa mundur dan bisa tidak. Hal itu dikemukakan saat dicegat seusai Sidang Kabinet di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (31/01). Menurut Kwik, dalam demokrasi yang sebenarnya, apabila pendapat seseorang tidak disetujui oleh mayoritas, yang bersangkutan harus menurut pada keputusan mayoritas. Tetapi, jika secara subyektif menurut ukuran dirinya cukup prinsipiil, maka ia cukup mengajukan catatan minoritas. ”Sehingga batin tidak terlampau tergganggu.” Kwik mengakui dirinya sudah mengajukan catatan minoritas setiap empat kali sidang kabinet yang membahas masalah PKPS. Catatan minoritas itu diajukan secara resmi langsung kepada Presiden melalui Sekretaris Negara. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Presiden. Ia mengatakan, dirinya tidak secara otomatis harus mengundurkan diri jika catatan itu tidak dianggap atau hanya diambil separuhnya saja. “Jadi kalau ada perbedaan pendapat yang dikalahkan oleh mayoritas, tetapi sangat prinsipil untuk diri saya sehingga saya secara hati nurani tidak dapat mempertanggungjawabkannya lagi, baru mundur,” tegasnya lagi. Kwik menepis anggapan bahwa pengunduran dirinya terkait dengan masalah PKPS. Ia mengklarifikasi pernyataan yang disampaikannya kepada pers di DPR, Jakarta, Rabu (30/01). Ia menjelaskan, saat itu dia hanya menerangkan aturan main umumnya jika seseorang ingin mengundurkan diri karena pendapatnya dikalahkan oleh mayoritas.”Sebagai bukti Jakarta Post memuat bahwa saya tidak memerinci secara detail apa yang membuat saya mengundurkan diri,”ujarnya. Ditanya hubungannya dengan Menteri Negara Pemberdaayaan BUMN Laksamana Sukardi, ia mengaku masih memiliki relasi yang sangat harmonis dengan Laksamana. Memang, perbedaan pendapat antara dirinya dengan Laksamana ada dan akan terus berlanjut. “Meski begitu perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi,” imbuhnya. Kwik menekankan, ia tidak sendirian dalam menyelesaikan masalah PKPS ini. ”Yang sependapat dengan saya banyak, tetapi seperi biasanya silent majority,” kata dia. Mereka sependapat karena menggunakan nalar atau logika saja, tetapi tidak mengerti persoalan teknis sebenarnya, karena bukan bidangnya. ”Kalau ditanya hati nuraninya ada lebih dari separuh,” dia menegaskan. Kwik membantah pula bahwa dalam perdebatan pada sidang kabinet ia mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah memutusakan perpanjangan PKPS. ”Sebelum saya mengundurkan diri, memikirkannya harus ribuan kali. Karena ada faktor subyektif, yaitu hubungan saya dengan Ibu Megawati yang tidak dari kemarin sore,” tandasnya sambil tergesa-gesa memasuki kendaraannya. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)
Iklan
