TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Proyek Hambalang Komisi Olahraga DPR tadi malam batal meminta penjelasan Kementerian Pemuda dan Olahraga perihal penganggaran proyek Hambalang dan ambruknya dua gedung dalam proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. Pertemuan tersebut dibatalkan karena Menteri Andi Alifian Mallarangeng berhalangan hadir. (Baca: Panja Hambalang Kecewa Menpora Tak Hadir)

"(Padahal) Saya akan menanyakan surat persetujuan Menteri Keuangan soal pembiayaan multiyears kontrak itu, yang dari awal tidak pernah dibicarakan pemerintah kepada kami," kata anggota Panitia Kerja dari PDI Perjuangan, Dedi Gumilar.

Anggota Panitia lainnya, Oelfah A. Syahrullah Harmanto, menilai perencanaan dan pembangunan proyek di atas tanah seluas 32 hektare  terkesan kurang matang. Bukan cuma itu yang janggal di proyek yang tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Berikut ini delapan di antaranya:

1. Peningkatan skala proyek Hambalang dibikin tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Diketahui, APBN-P lebih rawan dikorupsi ketimbang APBN dan, menurut ICW, sekitar 80 persen korupsi anggaran dilakukan melalui APBN-P.

2. Sebagian anggota Komisi Olahraga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran multi-tahun. (Baca: Kenapa Anggaran Proyek Hambalang Rp 1,2 Triliun?)

3. Ada pembicaraan soal Hambalang antara Menteri Andi Alifian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazar ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut.

4. Lahan Hambalang yang labil dipaksakan menopang proyek besar. (Baca: Data Bor Tanah Hambalang Perlu Dicek)

5. Pengurusan sertifikat melibatkan Anas Urbaningrum--kala itu Ketua Fraksi Demokrat--yang meminta anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat kelar, padahal surat tanah ini tak kelar diurus sejak 2004.

6. Diduga ada kolusi dalam subkontrak pemegang proyek, PT Adhi Karya, dengan PT Dutasari Citralaras karena Dutasari dimiliki kader Demokrat Munadi Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso.

7. Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera dan PT Kurnia Mutu.

8. Nazar beberapa kali menyatakan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres Bandung, Mei 2010.

Berbagai Sumber | IRA GUSLINA S | JOBPIE SUGIHARTO


Berita Terkait:
Dana Proyek Hambalang Ditahan DPR
Anggaran Hambalang Melonjak Karena Konsep Berubah
Data Bor Tanah Hambalang Perlu Dicek
Proyek Hambalang Dipastikan Molor
Hambalang Diduga Proyek Ambisius Menteri Andi
Anggaran Belum Turun, Proyek Hambalang Dihentikan
Ternyata Proyek Hambalang Punya 3 Macam Maket
Adhyaksa Dinilai Salah Paham Soal Hambalang 
Kasus Hambalang, Menteri Andi Siap Tanggung Jawab
Wafid: Proyek Hambalang Sempat Dihentikan 
Kenapa Anggaran Proyek Hambalang Rp 1,2 Triliun?
Adhyaksa Dinilai Salah Paham Soal Hambalang