Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 13 anggota DPR pengganti antar waktu (PAW) tetap dilantik di gedung DPR/MPR, Kamis (6/2). Padahal, sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan untuk meminta Presiden menunda pelaksanan atau ketetapan pengangkatan anggota-anggota tersebut. Menurut Ketua DPR, Akbar Tandjung, usai pelantikan, pengangkatan tetap dilakukan karena sampai Kamis pagi, pihaknya tidak memperoleh penetapan Presiden tentang penundaan pengangkatan. Oleh karena itu, kami melakukan pelantikan pada hari ini, kata Akbar. Adapun ke-13 anggota DPR yang diganti, antara lain, dua orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan 11 orang dari Partai Golkar. Dari PAN HM. Hatta Taliwang digantikan Antoni Amir, dan Achmad Arief digantikan Abdul Hakam Naja. Keduanya diganti berdasarkan Kepres No 8/M/tahun 2003, tanggal 27 Januari 2003. Sementara, dari Partai Golkar, Edi Ramli Sitanggang diganti Anton Sihombing, Dp. Labuan diganti Djusril Djusan, Daryatmo Mardiyanto diganti Bobby SH. Suhardiman, Bambang Sadono digantikan AH. Mudjib Rohmat, Hardisoesilo digantikan Soekotjo Said, Bambang Soeprapto digantikan Herman Widiananda, Sylvia Ratnawati digantikan Tisnawati Karna, Chairunnisa digantikan Auliya A. Rahman, Komariah Kuncoro digantikan Muhayan Hassan, Hasanuddin Mochdar digantikan Freddy Latumahina, dan Mohammad Yamin Tawary digantikan Reza Kamarullah. Mereka diganti berdasarkan Kepres No. 9/M /tahun 2003, tanggal 27 Januari 2003. Empat dari tiga belas orang tersebut, yaitu Hatta Taliwang, Edi Ramli Sitanggang, Bambang Soeprapto dan Komariah Kuncoro, berniat mengajukan gugatan soal penggantian antar waktu tersebut. Mengenai hal ini, pihak DPR akan siap menghadapi sesuai peraturan perundangan yang ada. Jadi, kami akan menghormati proses hukum dan kalau mengharuskan dari pihak kami untuk memberikan penjelasan sewaktu-waktu, kami siap, ujar Akbar. Sementara itu, salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar yang diganti, Komariah Kuncoro, mengaku akan tetap melakukan upaya hukum terkait penggantian antar waktu tersebut. Alasannya, dia bersama rekan-rekannya yang diganti sampai hari ini belum mendapat surat keputusan Presiden yang menunda pergantian tersebut sesuai dengan putusan PTUN. Selama itu belum kami terima, kami akan tetap bekerja, kata Komariah, yang ditemui di sela-sela Rapat Kerja Komisi II dengan KPKPN. (Dimas Adityo Tempo News Room)
Iklan
