Iklan
TEMPO Interaktif, Malino:Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pihak internasional mendukung upaya perdamaian di Maluku. “Saya sudah berbicara dengan negara-negara sahabat seperti Amerika, Inggris dan Belanda. Semua mendukung upaya perdamaian di Malino. Hal ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi terciptanya sebuah peace-building di Maluku,” ungkap Soesilo di Malino, Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (11/2). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan perdamaian. Mulai dari mendatangkan pasukan TNI dan Polri, hingga diberlakukannya keadaan darurat sipil. Soesilo menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh organiasi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhamaddiyah, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Pada intinya mereka sepakat untuk menciptakan sebuah perdamaian di Maluku. Kapolri Jend. Pol. Dai Bachtiar juga dijadwalkan akan tiba di Malino untuk bergabung bersama tim mediator yang dipimpin Menko Kesra HM Yusuf Kalla. Sementara itu Yusuf Kalla sendiri kini masih melakukan perundingan bersama kelompok Kristen. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Beberapa kali terdengar suara tepuk tangan dari dalam ruangan pertemuan. Diperkirakan, pertemuan masih akan berlangsung hingga pukul 16.30 WITA. Ketua delegasi kelompok Kristen, Toni Pariela, sesaat sebelum perundingan mengemukakan, perundingan ini tidak diharapkan langsung tercapai perdamaian atau rekonsiliasi. Masih banyak yang alergi dengan kata-kata damai atau rekonsiliasi tersebut. Sebab, beberapa perundingan sebelumnya dengan label perdamaian justru tidak membawa hasil kedamaian bagi warga Maluku. Yang ingin dicapai adalah penghentian pertikaian. “Adapun soal kata-kata perdamaian dan rekonsiliasi akan tercipta dengan sendirinya setelah pertikaian dihentikan,” kata dia. Ia menambahkan, dalam perundingan ini tidak satupun dari kedua belah pihak yang berhak mengklaim bahwa kelompoknyalah yang berhak menghakimi kelompok lain. “Pihak kami datang dengan perspektif saling memaafkan,” ujarnya. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap berjalan setelah situasi lebih kondusif. Soal keberhasilan perundingan di kalangan masyarakat Maluku sangat tergantung pada rekayasa sosialisasinya. Sejauh ini, ia menilai, memang masih ada wilayah-wilayah penyekat yang membatasi interaksi sosial-kemasyarakatan di Maluku. “Tetapi pada dasarnya konflik yang kita saksikan hanya bersifat horisontal belaka, tetapi substansi pertikaian sebenarnya sudah tidak ada,” ungkap Toni. (Syarief Amir/Muannas – Tempo News Room)
Iklan
