Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 70 delegasi kelompok Islam dan Kristen yang selama lebih tiga tahun bertikai di Maluku, hari ini sepakat menghentikan konflik sejak Senin (11/2) ini. Demikian hasil perundingan antara kedua kubu yang difasilitasi pemerintah dalam suatu pertemuan tertutup di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (11/2). Kepada pers ditemui seusai pertemuan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Yusuf Kalla mengatakan kedua pihak sudah menyatakan kesepakatannya untuk menghentikan konflik di negeri seribu pulau itu. Kalla memaparkan, kedua pihak juga bersepakat menyelesaikan setiap persoalan yang muncul melalui proses hukum secara tegas dan adil. Menyangkut pemulihan keamanan, rehabilitasi total Maluku, dan segala hal yang menyangkut masalah teknis akan dibicarakan dalam rapat pleno, pada perundingan hari kedua, Selasa (12/2). Kalla juga menyebut, kedua pihak sudah bersefakat untuk menarik pasukan sipil bersenjata keluar dari Maluku. "Untuk itu akan dibentuk tim investigasi independen sebagaimana yang diusulkan oleh kedua kelompok. Dalam waktu dekat tim investigasi ini akan segera direalisasikan dengan beranggotakan orang dari luar Maluku," kata Kalla. Sementara itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) Susilo Bambang Yudhono, berharap tak ada lagi kekerasan pasca perundingan. "Menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengimplementasikan hasil-hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini di lapangan," katanya. Soal darurat sipil di Maluku, menurut Susilo, akan diolah kembali pasca perundingan Malino untuk Maluku. Ia menegaskan, masih terlalu prematur untuk membicarakan pencabutan status darurat sipil Maluku. Status tersebut, katanya, akan dibicarakan lebih lanjut pasca perundingan. Susilo juga menolak untuk membicarakan masalah penarikan pasukan TNI/Polri, menyusul semakin kondusifnya situasi Maluku. Lebih penting dari itu semua, tegasnya, adalah mengimplemetasikan kesepakatan-kesepakatn dalam perundingan Malino untuk Maluku. "Kalau perkembangannya setelah perundingan ini, lebih bagus kembali ke tertib sipil, kita akan bicarakan lebih lanjut," tandasnya. Susilo sendiri mengakui keterlibatan sebagian oknum TNI/Polri dalam konflik di Maluku. Setelah melakukan inventarisasi efektifitas kerja aparat keamanan, katanya, banyak yang telah dilakukan aparat untuk menghentikan konflik. Tapi, secara jujur harus diakui pula bahwa adanya keterlibatan TNI/Polri itu. Keterlibatan itu antara lain, menurutnya, soal keberpihakan dan netralitas aparat. Dia berjanji akan meningkatkan profesionalisme kerja aparat sehingga ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia menambahkan, proses perundingan Malino tersebut, mendapat dukungan dunia internasional. Sebelumnya, kata dia, dirinya telah bertemu dengan duta besar Amerika, Inggris dan Belanda. "Saya juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Ini merupakan langkah strategis setelah berbagai upaya sebelumnya, mulai dari pengiriman aparat sampai kepada darurat sipil, tidak maksimal," katanya. Ketua Delegasi Kelompok Islam, Thamrin Ely, menegaskan substansi perundingan itu adalah penghentian konflik dan tindak kekerasan. Setelah itu tercapai, baru dilanjutkan proses penegakan hukum. Kelompok Islam, kata dia, berharap tim investigasi independen yang akan dibentuk akan mampu mengusut insiden 19 Januari 1999 sebagai pemicu konflik. Juga mengungkapkan keterlibatan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Front Kedaulatan Maluku (FKM). Sementara Ketua Delegasi Kelompok Kristen, Tonny Pariela, mengatakan pihaknya juga sudah bersepakat dengan tim mediator untuk menghentikan pertikaian dan tindak kekerasan di Maluku. Setelah itu, katanya, dilanjutkan dengan proses investigasi dalang konflik dan pembangunan kembali daerah Maluku. "Kita akan menguji sejauhmana komitmen kita untuk megimplementasikan kesepakatan yang dicapai dalam perundingan ini," katanya. Dalam jumpa pers tersebut hadir mendampingi Menko Kesra Yusuf Kalla dan Menko Polkam Soesilo Bambang Yudhoyono, antara lain Gubernur Sulawesi Selatan H.Z.B. Palaguna, Gubernur Maluku Saleh Latuconsina, Panglima Kodam IX/Pattimura Brigjen TNI Mustopo, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Sunarko Danu Ardianto, Ketua DPRD Maluku Z. Sahuburua, Walikota Ambon M.J. Papilaya, dan Wakil Gubernur Maluku Bidang Kesra Paula Renyaaan. (Muannas-Tempo News Room)
Iklan
