Iklan
TEMPO Interaktif, Maluku:Delegasi kelompok Islam yang melakukan perundingan dengan delegasi kelompok Kristen di Malino, Sulawesi Selatan, menyatakan menolak syarat pemulangan Laskar Jihad dari bumi Maluku. Ketua Delegasi Kelompok Islam, Thamrin Ely dalam keterangan persnya, Selasa (12/2) siang, menegaskan bahwa gagasan untuk memulangkan Laskar Jihad tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan penegakan HAM. “Setiap warga negara Indonesia berhak tinggal di mana saja di negeri ini, apakah itu laskar jihad atau laskar lainnya. Tidak ada alasan untuk memulangkan laskar,” ujarnya. Dia mengakui keberadaan Laskar Jihad di Maluku memberi kontribusi positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Thamrin mencontohkan, setelah penanganan sampah ditinggalkan BBM (Bugis, Buton, Makassar), dikerjakan oleh Laskar Jihad. Solusinya, ia menawarkan, bukan dengan pemulangan Laskar Jihad itu. Tetapi, mereka yang dianggap melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum. Thamrin menandaskan, pihaknya akan memperjuangkan agar Laskar Jihad tidak dipulangkan. Kalau persoalan itu akan menjadi persoalan dalam perumusan kesepakatan akhir, ia mengusulkan sebaiknya poin ketidaksepahaman itu ditunda dulu. Namun demikian, kata dia, pada prinsipnya pihak Islam sepakat untuk menghentikan konflik kekerasan di sana. Penghentian tindakan kekerasan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum. Pihak Islam juga sepakat untuk pembentukan tim investigasi nasional yang netral. “Anggota tim investigasi tidak boleh berasal dari Maluku,” kata dia. Setelah delegasi Islam menggelar jumpa pers menolak gagasan pemulangan Laskar Jihad, delegasi kelompok Kristen langsung melakukan rapat mendadak. Rapat itu berlangsung sekitar 30 menit. Namun demikian, delegasi kelompok Kristen menyatakan belum memutuskan kesepakatan akhir mengenai isu Laskar Jihad. “Untuk sementara jumpa pers pihak kami ditunda dulu. Kami masih akan melakukan pembahasan lebih jauh soal itu,” kata Tonny Pariela, ketua delegasi kelompok Kristen. Ia menolak menjelaskan isi pertemuan pihaknya. Menko Kesra HM Jusuf Kalla menegaskan, pada prinsipnya tidak ada perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak hanya berbeda cara pandang. Oleh karena itu, Kalla menyatakan optimis pertemuan itu akan mencapai hasil. “Paling prinsip dalam pertemuan ini, karena masing-masing pihak sudah bersepakat untuk menghentikan konflik kekerasan,” tandasnya. (Muannas – Tempo News Room)
Iklan
