Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi ngotot memakai lambang Kabah dan nama partai. Menurut Wakil Sekretaris PPP Reformasi Abdul Kholiq Muhammad untuk mengubah nama partai ini harus melalui mukhtamar, yang butuh persiapan panjang. Paling tidak melakukan mukernas (Musyawarah Kerja Nasional), kata Kholiq dalam jumpa pers di kantornya Jumat (14/2) siang. Keberatan partai ini mengganti nama dan lambang partai karena pengubahan itu harus mengganti AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga). Sesuai UU tentang partai politik yang baru, nama dan lambang partai tidak boleh memiliki kemiripan dengan partai lain. Sementara PPP Reformasi memiliki kemiripan dengan PPP. Kholiq menganggap UU ini sebagai salah satu upaya menjegal agar partainya tidak ikut pemilu. Menurut Kholiq, pihaknya bersiap mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi. Meski telah mempersiapkan beberapa pengacara namun Kholiq belum bisa memastikan kapan pengajuannya. Bukankah pemilu sudah dekat ? Untuk apa ikut pemilu jika pemilunya lebih buruk (dari pemilu sebelumnya), katanya. Abdul Kholiq juga membantah berita yang menyebut partainya sempat mengajukan nama Partai Bintang Reformasi. Dan lambangnya berubah menjadi sudut Kabah saja, dengan lingkaran warna merah putih, seperti disebutkan bagian pendaftaran partai di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham). Depkehham saat ini baru menerima pendaftaran dari delapan partai. Namun belum ada yang memenuhi syarat, kata Direktur Tata Usaha Direktorat Administrasi Hukum Umum Depkehham, Ramly Hutabarat kepada Tempo News Room pekan lalu. Partai-partai itu adalah Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebenaran, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Nasionalis Indonesia Bersatu dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, dan Partai Nasionalis Indonesia Progressive. Partai-partai yang mendaftar itu akan diverifikasi jika telah memenuhi syarat administratif. Sebab sebagian besar belum menyerahkan daftar alamat dan pengurus di tingkat daerah. (Anggoro Gunawan)
Iklan
