Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kesehatan menyiapkan anggaran rutin dan pembangunan sebesar Rp 4,6 triliun untuk tahun 2002 untuk pembangunan bidang kesehatan. “Dana itu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar serta rujukan terutama bagi penduduk miskin,”kata Sekjen Departemen Kesehatan Dadi S. Argadiredja dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di gedung MPR/DPR, Rabu (13/2). Upaya pelayanan kesehatan dasar antara lain meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, layanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan obat generik esensial. Upaya tersebut dilaksanakan dengan penyediaan sarana dan prasarana, pemerataan dan mutu pelayanan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dadi mengatakan, masyarakat yang rentan tetap memperoleh perhatian tinggi agar mereka dapat menikmati haknya untuk sehat. Perhatian akan diberikan pula untuk peningkatan layanan kesehatan bagi peserta Askes (Asuransi Kesehatan). “Menyediakan anggaran untuk dapat mendukung upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi pegawai negeri dan TNI/Polri,” kata dia. Strategi pelaksanaan pembagunan bidang kesehatan tersebut adalah melaksanakan disentralisasi secara bertahap. Caranya dengan memastikan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Cara lain, yaitu dukungan dana di sektor kesehatan bagi daerah terutama untuk menghindari kekosongan pembiayaan kesehatan. Ditempat yang sama anggota Komisi VII DPR Fauazila Abdulla secara tegas meminta agar Departemen Kesehatan pada tahun 2002 menyerahkan proyek perbaikan gizi para pengungsi kepada daerah tingkat II, dalam hal ini Suku Dinas Kabupaten atau Kotamadya. Jadi tidak lagi dikerjakan oleh departemen itu secara langsung. ”Karena kurang paham dengan situasi di daerah, bantuan tidak langsung sampai ke tangan pengungsi,“ dia menjelaskan. Ia mencontohkan apa yang terjadi dengan pengungsi di Sulawesi Tengah. Dengan alasan kurangnya dana bantuan, tidak sampai ke tangan pengungsi yang sudah meninggalkan kamp-kamp pengungsi dan telah kembali ke daerah asalnya. “Menurut sumber, kurangnya dana diakibatkan anggaran dana dipotong 15 persen oleh kepala dinas dan pimpinan proyek untuk kebutuhn pribadi,” ungkap anggota Fraksi PDI-P itu. (Kurniawan-Tempo News Room)
Iklan
