Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pakar pendidikan Arif Rahman sepakat dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan ujian masuk perguruan tinggi sebanyak dua kali setahun. Bahkan untuk jurusan-jurusan tertentu yang berkaitan dengan keterampilan dapat dilakukan ujian masuk hingga empat kali. Demikian dikatakan Arif saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggam, Rabu (2/1) malam. Ia tidak mempersoalkan frekuensi penerimaan mahasiswa baru itu dua kali atau sampai empat klai. “Yang bermasalah justru kalau tidak melalui proses ujian,” tutur Arif. Ia menjelaskan, proses ujian ini sangat penting untuk mengetahui kualitas calon mahasiswa itu sendiri. Ia lebih mempersoalkan pada teknis pelaksanaan ujian masuk perguruna tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang selama ini dianggap bersifat sentralistis. Seharusnya, kata Arif, pemerintah lebih memberi kewenangan kepada PTN yang ada di Indonesia untuk melaksanakan ujian masuk sendiri. “PTN seharusnya diberikan kesempatan atau kewenangan untuk menguji calon mahasiswanya,” ujar dosen Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta yang saat dihubungi tengah menghadiri undangan perkawinan salah seorang kerabatnya. Selain itu, ujiannya juga mengikuti standar internasional. “Yang ideal ujian dilakukan seperti di luar negeri yang antara lain mensyaratkan bagi calon mahasiswanya untuk memiliki TOEFL sesuai standar internasional yaitu mencapai angka 560,” papar Kepala Sekolah Lab School Jakarta ini. Namun ia menyadari, ujian seperti itu belum bisa dilaksanakan. Itu melihat kondisi pendidikan dan tingkat kemampuan siswa-siswa di Indonesia. Ia mengingatkan, karena dilakukan lebih dari satu kali, tentu perlu kesiapan ekstra dari penyelenggara ujian masuk perguruan tingi, khususnya ujian masuk PTN, baik teknis maupun non teknis. “Secara teknis maupun non teknis harus dipersiapkan secara matang,” kata dia. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, harus mempersiapkan diri. Perguruan tinggi sendiri mau tidak mau harus berupaya keras mempersiapkan diri. “Kalau ditanya siap tidaknya perguruan tinggi, ya harus siap. Kalau ketidaksiapan dijadikan alasan kapan majunya bangsa Indonesia ini,” katanya. Rencana diberlakukannya ujian masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sempat diutarakan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar pada saat acara halal bihalal Keluarga Besar Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu. Mendiknas mengatakan pihaknya telah meminta Dirjen Dikti untuk segera melakukan pertemuan dengan para rektor PTN dan PTS se-Indonesia untuk membahas persiapannya. (Nunuy Nurhayati-Tempo News Room)
Iklan
