Merombak Anggaran demi Kesejahteraan

Selasa, 09 September 2008 | 10:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah blue energy, Super Toy, lalu apa? Demikian tanya Editorial Koran Tempo edisi 6 September 2008. Entah, apakah kita memang telah ditipu mentah-mentah atau pemerintah terlalu gegabah mengakui setiap proposal yang menawarkan keajaiban, karena hidup sudah teramat susah. Dulu, ada proyek lahan gambut sejuta hektare, itu pun telantar. Tentu masih banyak kisah serupa. Begitulah, cerita pemerintah tertipu, memang bukan tradisi baru. Namun, ada jenis ketertipuan yang oleh pemerintah kerap terlewatkan. Apa itu? Angka-angka pertumbuhan.

Ada pernyataan menarik dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus lalu. Dari sisi prioritas, alokasi APBN 2009 ditujukan untuk peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan serta percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang disokong pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.

Setelah berjalan hampir empat tahun, rupanya Presiden Yudhoyono baru sadar ada yang salah dalam gerak pembangunan selama pemerintahannya. Jantung masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi yang digapai semakin tidak berkualitas. Pemerintah boleh menepuk dada karena pertumbuhan ekonomi terus membaik: dari 5,7 persen (2005), 5,5 persen (2006), 6,3 persen (2007), dan menjadi 6,4 persen (triwulan II/2008). Tapi apalah artinya angka-angka statistik itu apabila kemiskinan masih tak beranjak signifikan dan pengangguran masih menghantui kelompok usia produktif.

Apa arti pertumbuhan jika, ketika masa tanam tiba, pupuk selalu langka. Saat panen raya, harga anjlok di bawah rata-rata. Apa guna pertumbuhan kalau perahu nelayan tertambat mati karena harga BBM sedemikian tinggi hingga tak mampu terbeli. Apa manfaat pertumbuhan bila kaum pekerja meradang karena upah riil melorot terkikis inflasi. Lalu siapa sesungguhnya penikmat pertumbuhan? Badan Pusat Statistik pada 14 Agustus lalu menyatakan sumber utama pertumbuhan triwulan II/2008 adalah sektor keuangan, jasa, perumahan, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/hotel/restoran, atau yang disebut sektor non-tradable (tidak dapat diperdagangkan).

Sektor ini bersifat padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia terdidik. Karena itu, penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar di sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur). Wajar jika saat ini tiap pertumbuhan 1 persen hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja, sementara pada masa Orde Baru mencapai 400 ribu. Akumulasi pertumbuhan sektor non-tradable ini sungguh pesat, melampaui Cina, yang mencapai 10,1 persen. Lihatlah wujudnya; di sana-sini gedung-gedung perkantoran, hotel, dan pusat belanja baru yang mewah, seperti Carrefour dan Giant, terus berdiri. Lalu lintas di jalan raya pun makin macet, dibanjiri mobil-mobil baru merek bergengsi.

Sadarkah pemerintah bahwa pertumbuhan macam ini tidak dinikmati petani, nelayan, buruh, dan masyarakat umumnya. Pernahkah pemerintah meneliti dampak negatif berdirinya mal-mal bagi pola konsumtif masyarakat, bagi matinya ribuan usaha kecil rakyat dan pasar-pasar tradisional? Ironis jika angka statistik ekonomi yang kita banggakan justru berarti tumbuh satu mati seribu. Mari kita cermati, pada triwulan II/2008 sektor tradable hanya tumbuh 3,2 persen. Secara khusus, sektor pertanian (dalam arti luas) tumbuh 4,6 persen. Namun, terjadi kesenjangan tajam antara subsektor perkebunan dan kehutanan yang tumbuh 62 persen dan 20 persen, dengan subsektor tanaman pangan dan peternakan yang pertumbuhannya justru merosot, masing-masing minus 5 persen dan minus 3,9 persen. Padahal, 43 persen tenaga kerja justru menumpuk di sektor pertanian. Ini masalah serius; pertumbuhan yang tak menyejahterakan.

Sampai kapan kita membiarkan pertumbuhan semu yang hanya menguntungkan segelintir orang ini terus terjadi? Lagi pula, sektor non-tradable, terutama keuangan, labil oleh guncangan eksternal. Kapan angka pengangguran bisa turun kalau yang berkembang pesat hanyalah sektor non-tradable? Ini pertanda bahwa ada yang salah urus dalam sistem insentif pada perekonomian kita selama ini.

Angka resmi jumlah warga miskin kini sebesar 34,96 juta jiwa (Maret 2008). Mayoritas mereka adalah petani, termasuk di dalamnya adalah nelayan, buruh perkotaan, dan pekerja informal. Seperti di negara berkembang lain, di negeri ini pertanian jadi gantungan hidup mayoritas warga dan sebagai penyedia pangan. Pertanian berperan penting dalam menekan kelaparan dan kemiskinan serta pemenuhan hak-hak dasar warga. Demikian pula sektor informal, usaha kecil dan menengah. Sektor ini menjadi katup pengaman dan penyerap tenaga kerja terbanyak. Di saat industri pengolahan sekarat, sektor ini jadi penyelamat.

Pemerintah seharusnya sadar bahwa sebagian besar penduduk berada di sektor pertanian dan di pedesaan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Memang, jauh-jauh hari Yudhoyono mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dipadu program lain, Yudhoyono mengklaim ini sebagai strategi pro-growth, pro-poor, dan pro-job. Tapi semua hanya retorika. Apa yang dicanangkan berbeda dengan yang diprogramkan. Buktinya, dalam RAPBN 2009, anggaran Departemen Pertanian cuma Rp 8,4 triliun (0,2 persen dari produk domestik bruto), Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 3,26 triliun, dan Departemen Kehutanan Rp 4,47 triliun. Mustahil, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan menjadi lokomotif perekonomian jika anggarannya sangat minim.

Tengoklah Korea Selatan. Negara di Asia yang 30 tahun lalu tak terlalu berbeda keadaan ekonominya dengan kita, pada 2002 memberi dukungan dana pada pertaniannya hampir 7 persen dari GDP (US$ 33,4 miliar atau Rp 310 triliun). Di Indonesia keadaan sering terbalik. Pertanian, perikanan, dan kehutanan sering diabaikan. Bagaimana mungkin Departemen Kelautan dan Perikanan optimal mengurus 70 persen wilayah kita yang berupa laut jika anggaran tak memadai? Maka terjadilah ironi demi ironi: kekayaan ikan dicuri asing Rp 30 triliun per tahun, nelayan kita ditangkapi Australia, dan illegal logging marak.

Bekerja memang tugas pemerintah, tapi bekerja seadanya dengan konsep dan anggaran seadanya pula tentu tidak layak bisa disebut revitalisasi. Pemerintah sejauh ini tidak maksimal menangani sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana yang dicanangkan. Akibatnya, kehidupan petani, nelayan, dan warga dari hari ke hari kian buruk, seolah-olah sengaja ditinggalkan. Jika kita tidak ingin itu berlanjut, mau tidak mau, harus ada perombakan anggaran secara drastis. Sektor ini harus mendapat perhatian tinggi dari pemerintah maupun DPR, khususnya Panitia Anggaran. Perbaikan sektor ini tentu akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, yang menyejahterakan rakyat.

Selayaknya kita mengingat firman Allah: "Kaburo maktan indallahi antaquuluuna ma laa taf''aluun" (Dosa besar di sisi Allah, mereka yang mengatakan apa yang tak dikerjakan). *

Mufid A. Busyairi, anggota Komisi IV dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa