Berakhirnya Hubungan Istimewa Amerika Serikat-Israel?

Senin, 08 Juni 2009 | 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kunjungan yang baru-baru ini dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington menunjukkan ketidaksepakatan mendasar antara pemerintah Israel sekarang ini dan pemerintahan Presiden Barack Obama. Netanyahu berkukuh mempertanyakan obsesi Obama akan solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel-Palestina. Netanyahu tidak bisa menerima kaitan antara perdamaian Israel-Palestina dan kemampuannya untuk mengekang ambisi nuklir Iran--yang diyakini Obama.

Begitu juga Netanyahu terutama tidak senang dengan keengganan Obama untuk menetapkan tenggat yang tegas dalam pembicaraan yang diupayakannya dengan Iran. Israel yakin bahwa Iran sedang berusaha keras untuk bergabung dengan klub negara-negara nuklir, dan dengan cerdik memanfaatkan prospek pembicaraan dengan AS itu untuk mencegah sanksi yang lebih berat atau serangan militer.

Krisis dan ketidaksepakatan yang mendalam bukan hal yang baru dalam hubungan di antara kedua negara yang tidak seimbang ini. Namun, betapa mendasarnya perbedaan yang ada sekarang. Yang paling merisaukan Israel adalah kecurigaan bahwa Obama sudah siap menggeser hubungan Amerika-Israel yang unik itu.

Pertautan kepentingan dan emosi yang mendalam terhadap Israel dan Yahudi sejak Holocaust menjadi kekuatan penggerak di balik apa yang mungkin merupakan salah satu aliansi yang paling menggugah dalam hubungan internasional. Sebenarnya tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang pasti mengenai komitmen Amerika yang begitu gigih terhadap Israel serta gema yang unik dan begitu kuat dalam membela kepentingan Israel di Amerika Serikat.

Semua presiden Amerika sejak Harry Truman, pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel pada 1948 (bertentangan dengan nasihat Menteri Luar Negeri Jenderal George C. Marshall saat itu), telah menunjukkan dalam berbagai derajat aspek emosional atau aspek real-politics hubungan ini. Kecurigaan di Israel sekarang adalah bahwa Barack Obama tidak terikat baik pada aspek emosional maupun aspek real-politics itu.

Obama merupakan fenomena revolusioner dalam sejarah Amerika. Ia pasti tidak pas dengan pola tradisional presiden Amerika sejak Perang Dunia II. Ia tidak terbentuk oleh ajaran-ajaran agama dan Injili seperti para pendahulunya, dan naratif sejarah Yahudi serta munculnya Israel dari debu Holocaust tidak menjadi sentimen primordial dalam sikap yang diambilnya terhadap konflik Arab-Israel. Naratif tragedi Palestina pasti tidak kurang kuatnya dalam menjelaskan pandangannya mengenai Timur Tengah.

Tapi bahkan ketika pemerintah AS tidak menunjukkan keterikatan emosional dengan Israel, ia tetap mendukung Israel, asalkan keterikatan itu didukung oleh pertimbangan real-politics. Itulah yang dilakukan Richard Nixon, seorang presiden yang tidak pernah menderita cinta Yahudi yang berlebihan namun tetap merupakan salah seorang sekutu Israel paling gigih yang pernah berdiam di Gedung Putih.

Tanpa keterikatan emosional dengan Israel dan risau oleh kebijakan yang dijalankannya di wilayah-wilayah yang didudukinya, Obama merupakan penampakan di sebuah Gedung Putih di mana tidak terdapat persamaan cinta maupun kepentingan dengan Israel.

Kebijakan Timur Tengah Obama--mendamaikan Amerika dengan Arab dan dunia muslim--bentrok dengan strategi Netanyahu. Karena kebijakan Obama yang sedang tumbuh ini berasumsi bahwa jalan terbaik menangani tantangan terorisme Islamis dan mencegah terperosoknya kawasan ini ke dalam proliferasi nuklir yang tidak terkendalikan adalah dengan memaksa Israel menghentikan pembangunan permukiman yang baru, menarik diri dari wilayah-wilayah yang didudukinya guna membuka jalan terbentuknya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta berdamai dengan Suriah dengan mengembalikan Dataran Tinggi Golan.

Tapi semua ini tidak berarti kita tengah menyaksikan berakhirnya "hubungan istimewa" AS-Israel. Bahkan seorang presiden yang revolusioner pun tidak akan melepaskan diri dari komitmen inti Amerika terhadap Israel, yang tengah berjuang mencapai posisi yang layak dan yang dapat dibela secara moral. Sejauh ini Obama sudah berhati-hati tidak akan beranjak dari posisi tradisional Amerika mengenai keamanan Israel. Ia telah menerima logika status nuklir yang khusus dimiliki Israel dan posisinya sebagai penerima utama bantuan militer Amerika. Lagi pula watchdog yang membela kepentingan Israel, yaitu Kongres AS, bakal tetap waspada.

Netanyahu sadar bahwa tugas berat mempertahankan hubungan Israel dengan AS merupakan keharusan strategis yang vital sama pentingnya dengan keharusan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di ujung jalan pasti akan ada keterpautan yang lebih erat ketika ia nanti memutuskan menarik garis merah Israel yang sebenarnya, bukan garis ideologis. Semua ini karena Netanyahu didorong oleh tekad yang sangat mendalam untuk mencegah Iran memperoleh jalan untuk menghancurkan Israel, bahwa ia mungkin bersedia menerima perubahan mendasar dalam posisinya mengenai Palestina, asalkan Obama mencapai kemajuan yang nyata dalam upayanya menghentikan program nuklir Iran. Dalam pandangan Netanyahu, diselesaikannya masalah Palestina tidak akan menghapus ancaman dari Iran; sebaliknya, justru dinetralisasinya ancaman terhadap eksistensi Israel itu yang bakal membuka jalan terbentuknya negara Palestina.

Netanyahu juga sadar bahwa kegagalan di pihak Arab telah meningkatkan radikalisasi Zionisme. Seperti dikatakan John Kerry, Ketua Komisi Luar Negeri Senat AS, "proses perdamaian ini bukan jalan satu arah", di mana semua kesalahan ditimpakan kepada Israel. Masih harus dilihat apakah dunia Arab yang mengalami disfungsi yang sangat berat dan organisasi-organisasi non-negara yang ada di tengah-tengah mereka, seperti Hamas dan Hizbullah, bakal memberi respons seperti yang diharapkan Obama.

Lebih penting lagi, kepemimpinan Palestina harus mengubah kembali bentuk dan menyatukan kembali aparat-aparat pemerintahannya guna menghadapi tantangan mengelola suatu negara. Sejauh ini tugas mendamaikan Hamas dan Fatah tampaknya tidak kurang pentingnya dari tugas mencapai perdamaian dengan Israel.

Shlomo Ben-Ami, mantan Menteri Luar Negeri Israel